Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan
Safira Ila Mardhatillah Safira
UIN Walisongo Semarang

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Korupsi Tata Niaga Timah Berbasis Integrasi Kerugian Ekologis Safira Ila Mardhatillah Safira; Abdurrahman Mas'ud
Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan Vol. 12 No. 1 (2026): Edugama: Jurnal Kependidikan dan Sosial Keagamaan
Publisher : PASCASARJANA IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/nnekns89

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan yuridis normatif penegakan hukum tindak pidana korupsi tata niaga timah berbasis integrasi kerugian ekologis sebagai komponen kerugian negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst yang menemukan bahwa kerugian ekologis belum ditempatkan sebagai komponen integral dalam pertanggungjawaban pidana, meskipun kerusakan lingkungan telah terbukti secara ilmiah dan bernilai ekonomi signifikan dalam putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), sebenarnya membuka ruang pengakuan kerugian ekologis, namun belum terintegrasi dalam satu konstruksi hukum yang utuh sehingga penerapannya masih parsial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya integrasi antara Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang PPLH, dan Undang-Undang Minerba agar kerugian ekologis dapat diposisikan sebagai komponen kerugian negara. Integrasi tersebut penting agar dampak ekologis korupsi tata niaga timah dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif dan proporsional.
Co-Authors Abdurrahman Mas'ud