Roskha, Piona
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KLASIFIKASI DATA MINING DALAM MENGANALISIS DATA PERUBAHAN LAHAN MANGROVE DI PESISIR MUARA GEMBONG Putri, Kiran Aulia; Rahma, Aulia Claudia; Roskha, Piona
Jurnal Pendidikan Perikanan Kelautan (Journal of Fisheries and Maritime Studies) Vol 2, No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Universitas Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.17509/jppk.v2i2.90841

Abstract

Ekosistem hutan mangrove merupakan ekosistem yang tumbuh dipengaruhi oleh pasang-surut air laut, ekosistem ini tumbuh di daerah batas pasang-surutnya air, tepatnya pada daerah pantai dan sekitar muara sungai. Kawasan hutan mangrove yang berada di Kecamatan Muara Gembong termasuk salah satu kategori kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan pada SK Nomor 92/UM/54 Tahun 1954 oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia dan memiliki tingkat relatif mangrove yang cukup baik. Namun, di beberapa kawasan hutan mangrove di Kecamatan Muara Gembong memiliki tingkat ancaman degradasi yang relatif tinggi, dan terus mengalami perubahan berupa penambahan dan pengurangan luasan, serta mengenai data informasi terbaru perubahan lahan hutan mangrove di Muara Gembong tidak ada. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah penggunaan metode penginderaan jauh (Remote Sensing) dengan mengolah citra satelit landsat 8/ETM+ dengan membandingkan hasil citra kawasan hutan mangrove Muara Gembong pada tahun 1990, 2007, 2009, 2014, 2019 maupun 2021, dan penggunaan teknik klasifikasi data mining yang dapatĀ  menghasilkan informasi serta pola-pola tertentu untuk memudahkan dalam pengambilan keputusan perubahan luas hutan mangrove di Muara Gembong. Sehingga tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebaran dan kerapatan ekosistem mangrove bagi Pemerintah Daerah dan stakeholder terkait maupun bagi kalangan akademisi dan masyarakat, serta dapat dijadikan sebagai dasar atau pegangan dalam pengambilan kebijakan, terutama yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengembangan kegiatan di wilayah pesisir pantai.