<![CDATA[Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat budaya hukum yang masih enggan melaporkan kasus. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penyempurnaan substansi hukum yang lebih komprehensif, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Tujuan Penelitian: bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah Polres Musi Banyuasin. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan), implementasinya belum maksimal, khususnya dalam penerapan sanksi tindakan bagi anak pengguna narkotika. Hambatan utama mencakup kurangnya tenaga terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.]]>
