Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepastian Hukum Dalam Penetapan Standar Harga Alat Kesehatan Untuk Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Leti Ratna Kusumawati; Muh Nasir; Husni Tamrin
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/z6s2fd14

Latar Belakang: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menegaskan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin akses serta kualitas layanan kesehatan. Pengaturan harga alat kesehatan di Indonesia masih belum memadai. Regulasi seperti Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 hanya mengatur sebagian layanan dan alat bantu, sementara standar harga alat diagnostik penting belum ditetapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas harga, ketimpangan akses, dan risiko turunnya kualitas layanan. Tujuan Penelitian: untuk menganalisis kepastian hukum dalam penetapan harga alat kesehatan serta mengembangkan metode inovatif untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan mutu layanan. Metode Penelitian: Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil Penelitian: Hasil penelitian ini menunjukkan kepastian hukum dalam penetapan harga alat kesehatan penting untuk menjamin layanan terjangkau, adil, dan berkualitas. Ketergantungan impor membuat harga mahal dan membebani anggaran, sehingga dibutuhkan regulasi yang jelas, transparan, dan akuntabel. Standarisasi harga mencegah disparitas, mark-up, monopoli, serta memperkuat investasi dan melindungi produsen lokal. Meski e-katalog dan Kepmenkes sudah ada, tantangan tetap muncul dari keterbatasan industri, biaya logistik tinggi, dan lemahnya pengawasan. Kepastian hukum diperlukan untuk menjamin akses setara, mencegah korupsi, memperkuat akuntabilitas, dan mewujudkan sistem kesehatan berkelanjutan.

Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika pada Tahap Penyidikan di Di Wilayah Hukum Polres Musi Banyuasin Andri Triwijaya; Muh Nasir; Husni Tamrin
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/w4dzqm08

Latar Belakang: Penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika di wilayah hukum Polres Musi Banyuasin belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya partisipasi masyarakat akibat budaya hukum yang masih enggan melaporkan kasus. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan, penyempurnaan substansi hukum yang lebih komprehensif, serta pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkotika. Tujuan Penelitian: bertujuan menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya di wilayah Polres Musi Banyuasin. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji penerapan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan fakta empiris di lapangan. Hasil Penelitian: Menunjukkan bahwa meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menganut sistem dua jalur (pidana dan tindakan), implementasinya belum maksimal, khususnya dalam penerapan sanksi tindakan bagi anak pengguna narkotika. Hambatan utama mencakup kurangnya tenaga terlatih, minimnya fasilitas pendukung, serta lemahnya koordinasi antarlembaga. Diperlukan penguatan struktur kelembagaan dan sinergi antarinstansi untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap anak penyalahguna narkotika.

Efektivitas Penyidik Tindak Pidana Narkotika Pasca Panangguhan Penahanan : Studi Empiris Di Polres Musi Banyuasin Juniar Sinaga; Husni Tamrin; Muhammad Ihsan
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 2 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/2d15c684

Latar Belakang: Efektivitas penyidik tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan bergantung pada kemampuan penyidik untuk mengatasi hambatan yang timbul dari penangguhan, seperti risiko tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Namun, penangguhan penahanan dalam kasus narkotika secara prinsip harus didukung oleh pertimbangan yang kuat dan mendalam, terutama mengingat sifat serius tindak pidana narkotika dan potensi bahayanya terhadap masyarakat. Tujuan Penelitian: bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan di Polres Musi Banyuasin serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi penyidik dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi tantangan tersebut. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif empiris melalui wawancara mendalam dan studi dokumen untuk menilai efektivitas penyidikan, kendala, dan penerapan peraturan pasca penangguhan penahanan. Hasil Penelitian: Hasil Penelitan dan Pembahasan Efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika pasca penangguhan penahanan seringkali terhambat oleh faktor-faktor seperti hambatan substansi hukum, kurangnya informasi dari masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan faktor budaya hukum. Penangguhan penahanan dapat menyebabkan jaksa penuntut umum harus melakukan pemanggilan tambahan untuk menyusun tuntutan karena tersangka atau terdakwa tidak ditahan, sehingga memperlambat proses penyidikan.

Efektivitas Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Kota Palembang M. Bakas Pratama; Husni Tamrin; Ilham Djaya
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 1 No. 1 (2025): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/tdfb7898

Latar Belakang: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Kota Palembang telah menjadi ancaman serius yang menunjukkan tren peningkatan. Sebagai respons, negara menerapkan sanksi pidana mati melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan harapan memberikan efek jera. Namun, efektivitas sanksi ini dalam praktiknya masih menjadi perdebatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas dan faktor-faktor penghambat penerapan sanksi pidana mati di Kota Palembang. Tujuan Penelitian: bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberian sanksi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Kota Palembang. Metode Penelitian: Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, penelitian ini menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dengan data lapangan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Landasan teori yang digunakan adalah Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Teori Hukum Pidana. Hasil Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pidana mati belum efektif secara signifikan dalam menekan angka kejahatan narkotika. Hambatan utama meliputi minimnya efek jera pada jaringan besar, kapasitas penegakan hukum yang terbatas, proses peradilan yang panjang, lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan, serta absennya pendekatan pencegahan yang terintegrasi. Kesimpulannya, sanksi pidana mati tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan reformasi sistemik yang didukung oleh strategi pencegahan dan rehabilitasi yang komprehensif untuk mencapai tujuan pemberantasan narkotika secara berkeadilan.

Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengolah Lahan Dengan Cara Membakar Aston Lasman Sinaga; Muh Nasir; Husni Tamrin
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 2 No. 1 (2026): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/JLH.v21i1.002

Efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan untuk mengolah lahan masih menghadapi hambatan seperti faktor budaya masyarakat yang membuka lahan dengan cara membakar, kurangnya integrasi perencanaan dan anggaran, serta masalah sumber daya manusia dan infrastruktur penegakan hukum, yang semuanya perlu diatasi melalui sinergi berbagai pihak dan peningkatan kesadaran untuk mengoptimalkan penegakan hukum pidana agar efektif mencegah dan menindak pelaku. Adapun rumusalah masalah Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pembakaran lahan (studi Kasus Di Polda Sumsel)? faktor- faktor penghambat yang dihadapi dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Pembakaran lahan Metode Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian Normatif dengan pendekatan empiris. Data yang diguanakn adalah data sekunder melalusi studi pusataka menggunakan bahan-bahan hukum Primer,sekunder dan tersier dan juga menggunakan data empiris melalui wawancara dengan nara sumber terkait judul dan rumusana masalah yang akan dibahas. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum dan untuk menguatkan hasil peneltian maka peneliti juga menggunakan data empiris atau fakta-fakta yang ada dilapangan sebagai perilaku nyata dalam masyarakat (law in action), yaitu dengan melihat bagaimana hukum diberlakukan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam praktiknya di lapangan Jenis penelitian deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan permasalahan hukum yang akan ditelitik. melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penerapan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam penegakannya.Sifat Penelitian ini ialah deskriptif analitis, dimana peneliti dalam melakukan penelitian tentang permasalahan yang akan diteliti selanjutnya dianalisis kemudian dideskripsikan atau dijelaskan dengan sistematis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang diteliti. Hasil Penelitian dan fektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku pembakaran lahan masih lemah karena adanya hambatan seperti faktor hukum (peraturan yang tumpang tindih), faktor penegak hukum (kurangnya sumber daya dan dukungan), faktor sarana dan fasilitas (minim), faktor masyarakat (budaya membuka lahan dengan bakar), dan faktor kebudayaan (pola pikir yang menganggap budaya bakar sebagai praktik biasa). Meskipun ada sanksi pidana yang tegas dalam undang-undang seperti UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 41 Tahun 1999, penegakan hukum ini sering kali terhambat oleh kendala-kendala tersebut. Faktor penghambat penegakan hukum pembakaran lahan meliputi keterbatasan sumber daya dan kompetensi aparat penegak hukum, kurangnya alat bukti yang memadai, lemahnya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat, serta lemahnya penegakan sanksi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan pembangunan ekonomi. Selain itu, faktor perundang-undangan yang tidak tegas dan kurangnya pengawasan juga menjadi penyebab

Paradigma Baru Pemidanaan Dalam KUHP Nasional: Analisis Jenis, Tujuan, Dan Pedoman Penjatuhan Pidana Rafsandi Dimbara; Husni Tamrin
JOURNAL OF HEALTH LAW Vol. 2 No. 1 (2026): JOURNAL OF HEALTH LAW
Publisher : CV. Q2 Lantera Ilmiah Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52120/JLH.v21i1.003

Background: This study analyzes the new paradigm of punishment in the National Criminal Code (Law No. 1 of 2023) which marks a fundamental transformation of the Indonesian criminal law system from a retributive approach to a restorative-rehabilitative model. The issues studied include the conception of types, objectives, and guidelines for punishment as a manifestation of the new paradigm, the implications of the regulation of guidelines for punishment on the independence of judges in making decisions that meet the principles of justice, legal certainty, and benefit, as well as challenges and implementation strategies in Indonesian criminal justice practice. Research Method: The study uses a normative legal method with a statutory and conceptual approach, supported by an analysis of primary legal materials in the form of the National Criminal Code and related regulations, as well as secondary legal materials in the form of scientific literature and contemporary criminal law doctrine. Research Results: shows that the National Criminal Code introduces diversification of types of punishment including supervision and community service as alternatives to deprivation of liberty, formulates four objectives of punishment that adopt a combined theory in Articles 51-52, and establishes comprehensive punishment guidelines in Articles 53-56 that provide a framework for consideration for judges without limiting judicial independence. The punishment guidelines have the potential to reduce punishment disparities through standardization of judges' considerations, but their implementation faces challenges in the form of limited institutional infrastructure, resistance to changes in legal culture, and the need for regulatory harmonization. The implementation strategies required include the preparation of implementing regulations, strengthening institutional capacity, sustainable capacity building, and monitoring-evaluation mechanisms to ensure that the transformation of the punishment system runs optimally in realizing justice, legal certainty, and benefits for the Indonesian people.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search