<![CDATA[Pembangunan desa berkelanjutan menuntut tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan kebijakan publik dengan kapasitas sosial masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat desa sering menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi, serta kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan nilai gotong royong dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip good governance pada pembangunan desa berkelanjutan, serta menjelaskan kontribusinya dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber resmi lainnya, dengan studi kasus di Desa Ponggok (Kabupaten Klaten) dan Desa Nglanggeran (Kabupaten Gunungkidul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai fondasi utama dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat mendorong legitimasi kebijakan desa, jaringan sosial memperkuat kolaborasi antaraktor, dan nilai gotong royong mempercepat internalisasi kebijakan dalam praktik sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa modal sosial bukan sekadar faktor pendukung, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan good governance berjalan secara efektif tanpa bergantung pada birokrasi yang kompleks. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang model pembangunan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan sosial lokal.]]>
