Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembuatan Biopestisida Nabati dari Daun Pepaya dan Bawang Putih sebagai Upaya Mendukung Pertanian Berkelanjutan (SDGs): Studi Kasus Program KKN Desa Wonosobo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang Naila Agitia Ghaisani; Anisa Tutur Larasati; Muhammad Bachtiar Juliawan; Nabila Septerika; Danniya Revanny; Atikah Hanifah; Helmy Arrohmannaja; Laily Dwi Apriliya; Muhamad Zaki Musaroful Huda; Nisa’ Rohmatul Ulya Abdul Somad; Yehezkiel Adelio Kautama; Jeane Fransina Diana Talakua; Winoto
Jurnal Kabar Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2026): Agustus: JURNAL KABAR MASYARAKAT
Publisher : Institut Teknologi dan Bisnis Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54066/jkb.v4i3.4888

Abstract

Ketergantungan petani pada pestisida kimia sintetis dalam praktik pertanian konvensional telah menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk pencemaran lingkungan, resistensi hama, dan risiko kesehatan bagi petani dan konsumen. Kondisi ini menimbulkan tantangan khusus bagi masyarakat Desa Wonosobo, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, yang penduduknya sebagian besar adalah petani. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui pelatihan produksi biopestisida berbasis tanaman yang berasal dari daun pepaya dan bawang putih sebagai alternatif pestisida ramah lingkungan untuk mendukung pertanian berkelanjutan sejalan dengan SDGs. Metode pelaksanaannya meliputi sosialisasi, penyuluhan, demonstrasi produksi biopestisida, serta pendampingan dan evaluasi penerapannya oleh kelompok petani setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat memberikan respons positif dan mengalami peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengolah bahan tanaman menjadi biopestisida yang efektif dalam menekan populasi hama tanaman. Lebih lanjut, penerapan biopestisida ini dianggap mampu mengurangi biaya produksi pertanian sekaligus meminimalkan risiko pencemaran lingkungan akibat residu kimia.
PERAN MODAL SOSIAL DALAM MEMPERKUAT IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PEMBANGUNAN DESA BERKELANJUTAN: STUDI KASUS DESA PONGGOK DAN DESA NGLANGGERAN Muhamad Zaki Musaroful Huda; Dimas Wahyu Pratama Putra; Muhammad Fajar Rizqi Arifian; Muhammad Faiz Ramadhan
Journal of Indonesian Social Studies Education Vol. 4 No. 1 (2026): Volume 4 Nomor 1 Maret 2026
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan desa berkelanjutan menuntut tata kelola pemerintahan yang mampu mengintegrasikan kebijakan publik dengan kapasitas sosial masyarakat lokal. Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip good governance di tingkat desa sering menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya transparansi, serta kesenjangan antara regulasi normatif dan praktik empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran modal sosial yang mencakup kepercayaan masyarakat, jaringan sosial, dan nilai gotong royong dalam memperkuat implementasi prinsip-prinsip good governance pada pembangunan desa berkelanjutan, serta menjelaskan kontribusinya dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan pembangunan desa secara normatif dengan praktik tata kelola pemerintahan desa di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif terhadap data sekunder yang diperoleh dari dokumen kebijakan, laporan pemerintah, publikasi ilmiah, dan sumber resmi lainnya, dengan studi kasus di Desa Ponggok (Kabupaten Klaten) dan Desa Nglanggeran (Kabupaten Gunungkidul). Hasil penelitian menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai fondasi utama dalam memperkuat transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kepercayaan masyarakat mendorong legitimasi kebijakan desa, jaringan sosial memperkuat kolaborasi antaraktor, dan nilai gotong royong mempercepat internalisasi kebijakan dalam praktik sehari-hari. Temuan ini menegaskan bahwa modal sosial bukan sekadar faktor pendukung, melainkan instrumen strategis yang memungkinkan good governance berjalan secara efektif tanpa bergantung pada birokrasi yang kompleks. Penelitian ini memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam merancang model pembangunan desa yang partisipatif, adaptif, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan sosial lokal.