Garuda - Garba Rujukan Digital

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEKTOR PUBLIK Fanani, Abdul Fatah; Iqbal, Mahathir Muhammad; Astutik, Wahyu; Lestari, Yuni
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEKTOR PUBLIK Fanani, Abdul Fatah; Iqbal, Mahathir Muhammad; Astutik, Wahyu; Lestari, Yuni
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol 4, No 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpulÂ kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi: Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Menanggulangi Dampak Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Ngawi Abdul Fatah Fanani
Journal of Governance Innovation Vol. 4 No. 1 (2022): Volume 4 Nomor 1, Maret 2022
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v4i1.1242

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi civid-19 di tingkat desa. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah untuk menanggulangi keadaan darurat dan mendesak khususnya pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Sampel diambil secara purposif dengan mengambil sampel awal kepala desa Ringinanom sebagai key informan, dan selanjutnya sampel diambil mengikuti metode snowball sampling.Pengumpulan data dilakukan menggunakan wawancara mendalam (dept interview), observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dana desa dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 di desa Ringinanom berjalan sesuai ketentuan. Alokasi anggaran dana desa sebesar minimal 8% direalisasikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah desa dan masyarakat telah melaksanakan kegiatan penanggulangan dampak pandemi covid-19 di desa dengan dukungan dari anggaran dana desa yang bersumber dari APBN.

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM KEMANDIRIAN DESA: Studi pada Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Sidoarjo Abdul Fatah Fanani; Supardi Ibrahim
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 3 No 2 (2018): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Masyarakat desa selama ini lebih sering hanya menjadi penonton dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Namun melalui undang-undang nomor 6 tahun 2014 ini masyarakat diberikan kewenangan pengakuan terhadap hak asal usul (rekognisi), penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat desa (subsidiaritas), keberagaman, kebersamaan, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini dengan maksud agar dalam proses pencarian makna dibalik fenomena dapat dilakukan pengkajian secara komprehensif, mendalam, alamiah, dan apa adanya serta tanpa banyak campur tangan dari peneliti. Dengan metode kualitatif ini dapat di analisis mengenai pendekatan collaborative governance dalam mewujudkan kemandirian desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di kabupaten Sidoarjo sudah ada beberapa kegiatan yang mendukung collaborative governance dalam mendorong terwujudnya kemandirian desa. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya adalah terbentuknya Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD), Program Kawasan Perdesaan (PROKADES), Desa Melangkah, dan Start Up Desa. Kata Kunci: Kemandirian Desa, Collaborative Governance, Recognisi, Subsidiaritas, Undang-undang Desa. Abstract Policy reforms on villages can be seen clearly in Law No. 6 of 2014 about villages. The village community has only been a spectator in the implementation of development in their area. However, through law number 6 of 2014, the village community is given the authority to recognize the rights of origin (recognition), recognition of local scale authority and decision making locally for the benefit of the village community (subsidiarity), diversity, togetherness, mutual cooperation, kinship, deliberation, democracy, independence, participation, equality, empowerment and sustainability. This study uses qualitative research methods with a descriptive approach. The selection of qualitative research methods in this study with the intention that in the process of finding the meaning behind the phenomenon can be carried out comprehensively, deeply, naturally, and as it is and without much interference from researchers. This qualitative method can be analyzed about collaborative governance approaches in realizing village independence. The results of this study indicate that there are already several activities in Sidoarjo regency that support collaborative governance in encouraging the realization of village independence. Some of these activities include the establishment of an Inter-Village Coordination Board (BKAD), the Rural Area Program (PROKADES), Desa Melangkah, and Start Up Villages. Keywords: Village Independence, Collaborative Governance, Recognition, Subsidiarity, Village Law.

Pendampingan Pengelolaan Bank Sampah di Desa Larangan Kecamatan Candi Dalam Mendukung Program Sidoarjo Bersih dan Hijau melalui Pendekatan Triple Helix Abdul Fatah Fanani; Diela Novelia; Muhammad Ichwan; Wahyu Astutik

Publisher : LPPM Universitas Yudharta Pasuruan

This article is the result of implementing community service assistance in managing the Berkah Berseri waste bank in Larangan village, Candi sub-district, Sidoarjo district. The main focus of the community service program carried out by the STIA Panglima Sudirman service team is on assisting Waste Bank activities using a triple helix model approach. The purpose of this activity is to encourage the realization of public awareness in waste management. the action research method used in the implementation of this community service program. The strategy used is to build a triple helix network model, which involves universities, industry, and the government. The result of this service program is the establishment of consolidation between communal waste banks in each RT/RW with the main waste bank at the village level. Cooperation with third parties, universities, industry and the government can be well established.

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL SEKTOR PUBLIK Abdul Fatah Fanani; Mahathir Muhammad Iqbal; Wahyu Astutik; Yuni Lestari
JPSI (Journal of Public Sector Innovations) Vol. 4 No. 2 (2020): Mei 2020
Publisher : Department of Public Administration, Universitas Negeri Surabaya

Artikel ini mendeskripsikan tentang kebutuhan terhadap kepemimpinan transformasional di negara Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh terjadinya degradasi moral bangsa yang menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berkembangnya korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagai bukti begitu parahnya degradasi moral bangsa Indonesia, yang hampir menjerumuskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ke dalam jurang kehancuran. Hadirnya beberapa tokoh pemimpin yang reformis yang mencirikan kepemimpinan transformasional pada era roformasi ini, khususnya di sektor publik memberi angin segar bagi permasalahan krisis kepemimpinan dan ketidakpercayaan masyarakat (distrust) kepada pemimpinnya. Para pemimpin transformasional ini memiliki jiwa altruisme dan filantropi yang tinggi. Mereka mampu menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat yang dipimpinnya, meskipun menghadapi tantangan dan ancaman dari berbagai pihak yang berseberangan dengan haluan politiknya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode library research. Materi yang digunakan dalam menyusun artikel ini menggunakan bahan-bahan bacaan dan data skunder. Materi, data serta informasi yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis, sehingga menghasilkan kesimpulan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dalam artikel ini menghasilkan suatu kesimpulan bahwa kepemimpinan transformasional sector publik sangat dibutuhkan di Indonesia pada saat ini. Keteladanan dan keberhasilan beberapa pemimpin transformasional yang telah ada menjadi panutan bagi pemimpin dan masyarakat. Keberanian dalam mengambil kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak dan kemampuan merubah mind set masyarakat yang dipimpinnya sehingga mendukung kebijakannya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemampuannya pemimpin transformasional dalam mentransformasikan ide dan gagasan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dipimpin menunjukkan keberhasilan yang signifikan.

Analisis Undang-Undang Desa Abdul Fatah Fanani; Wahyu Astutik; Dodik Wahyono; Suprapto Suprapto
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 4 No 1 (2019): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Policies on villages in Indonesia have experienced ups and downs since the Republic of Indonesia was established. The regulation of the village is urgent because the village has a strategic position in development in Indonesia. Further the existence of villages in Indonesia had already existed before the Indonesian republic was established. In this article, we analyze the policy on villages by making comparisons of some village regulations starting before the republic of Indonesia was established, at the beginning of independence and until now. This research is library research, and the main data comes from book and journal publications available in Indonesia since before independence until post independence. This research is ultimately useful for any policy study on village regulation. The results of the policy analysis on the village law show that several laws and regulations concerning the village in the past have reduced independence and natural conditions of the village. Law number 5 of 1979 has reduced the authenticity and uniqueness of the village from its natural conditions by carrying out uniformity on the form of villages and village government in Indonesia. However, with the enactment of Law number 6 of 2014, the sovereignty, independence and natural conditions of the village are given the right and authority to return to their original natural forms with the recognition of the right to recognize and subsidiarity.

Evaluasi Implementasi Audit Kasus Stunting (AKS) Dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting di Jawa Timur Fanani, Abdul Fatah; Hazna Safira, Ulfia; Rosyadi Hamid, Imron
Journal of Governance Innovation Vol. 7 No. 1 (2025): Volume 7 Nomor 1, Maret 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v7i1.6882

Stunting Case Audit (AKS) is a strategic intervention under the national policy to accelerate stunting reduction in Indonesia. Its implementation at the regional level requires comprehensive evaluation. This study aims to assess the implementation of AKS in East Java Province based on the perspectives of implementers at various levels of government. A descriptive quantitative approach was employed, involving 743 respondents comprising members of Village/Kelurahan TPPS, Sub-district TPPS, District/City TPPS, Technical Teams, Expert Teams, and the Stunting Task Force. Data were collected through an online questionnaire and analyzed using descriptive statistics with the assistance of SPSS. The evaluation was guided by the Input-Process-Output model and the "5 PASTI" framework. The study found that most regions had established regulations and institutional structures for AKS. The level of support from the Stunting Reduction Acceleration Teams (TPPS) at all levels was rated high, and the overall quality of AKS implementation was considered good. However, gaps were identified in the availability and understanding of the AKS pocketbook, inconsistency in auditee selection, and uneven follow-up of AKS results. Most respondents acknowledged that AKS is highly beneficial and should be continued. The implementation of AKS in East Java has been fairly effective, though it requires strengthening in technical understanding, dissemination of guidelines, and utilization of audit results in policymaking. Recommendations focus on enhancing implementers’ capacity, optimizing interventions, and expanding multisectoral funding. Keywords: Stunting, Stunting Case Audit, Policy Evaluation, Stunting Reduction Acceleration.

Analisis Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Pegawai melalui Organizational Citizenship Behavior sebagai Variabel Intervening: (Studi pada Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan) Siti Jumaisah; Abdul Fatah Fanani; Hadi Susanto
Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober : Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/trending.v3i4.4936

Siti Jumaisah, 2025. Analysis of the Influence of Transformational Leadership on Employee Performance Through Organizational Citizenship Behavior (Study on Pamekasan Regency Health Service Employees.) Postgraduate Program, Wijaya Putra University, Surabaya. Based on its approach, this research is included in the type of explanatory research. The research sample was 51 respondents. The objectives of this study were 1) To test and analyze transformational leadership has an influence on the performance of Pamekasan District Health Office employees. 2) To test and analyze transformational leadership has an influence on the organizational citizenship behavior of Pamekasan District Health Office employees. 3) To test and analyze organizational citizenship behavior has an influence on the performance of Pamekasan District Health Office employees. 4) To test and analyze transformational leadership has an indirect influence on the performance of Pamekasan District Health Office employees through organizational citizenship behavior. The research results show that: 1) transformational leadership has no significant effect on the performance of Pamekasan District Health Office employees with an original sample value of 0.126. 2) transformational leadership has a significant positive effect on the organizational citizenship behavior of Pamekasan District Health Office employees with an original sample value of 0.506. 3) organizational citizenship behavior has a significant positive effect on the performance of Pamekasan District Health Office employees with an original sample value of 0.516. 4) transformational leadership has a significant positive effect on the performance of Pamekasan District Health Office employees mediated by organizational citizenship behavior with an original sample value of 0.261.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Kinerja Tenaga Pelayanan Kesehatan : (Studi pada Tenaga Pelayanan Kesehatan UPT. Puskesmas Pegantenan Kabupaten Pamekasan) Sujiah Rahayu Ningsih; Hadi Susanto; Abdul Fatah Fanani
Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi Vol. 3 No. 4 (2025): Oktober : Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi
Publisher : Universitas 45 Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30640/trending.v3i4.4937

Sujiah Rahayu Ningsih, 2025. The Influence of Information Technology on Improving the Quality of Public Services Through the Performance of Health Care Workers (A Study of Health Care Workers at the Pegantenan Community Health Center in Pamekasan Regency, Wijaya Putra University Graduate Program). The type of research is cross-sectional because within a specific time frame/simultaneously, the researcher conducted observations and recorded the responses provided by the respondents using a quantitative approach. The research sample consisted of 54 respondents. Data analysis was conducted using SEM-PLS. The objectives of the research include: 1) To test and analyze whether information technology has an impact on the quality of public services. 2) To test and analyze the influence of information technology on the performance of healthcare workers. 3) To test and analyze the influence of healthcare workers' performance on public service quality. 4) To test and analyze the indirect influence of information technology on public service quality through healthcare workers' performance. The research results indicate that: 1) Information technology significantly influences the improvement of public service quality. 2) Information technology has a significant impact on the performance of healthcare workers. 3) The performance of healthcare workers has a significant impact on improving service quality. 4) Information technology has an indirect and significant impact on improving service quality, mediated by the performance of healthcare workers.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search