Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JAKPP : Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik Journal of Governance Innovation Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik Al-Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik
Jamil, Julfi
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMETAAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; ., Milwan; ., Anfas
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik Vol 11 No 1 (2021): VOLUME 11, NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v11i1.180

Abstract

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.
PEMETAAN JEJARING STAKEHOLDER DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LOKAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE SOCIAL NETWORK ANALYSIS (SNA) Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; ., Milwan; ., Anfas
Al Qisthi: Jurnal Sosial dan Politik Vol 11 No 1 (2021): VOLUME 11, NOMOR 1, JUNI 2021
Publisher : STISIP Muhammadiyah Sinjai Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47030/jaq.v11i1.180

Abstract

Pemerintah Kota Ternate, Pemerintah Kota Tidore Kepulaun dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat membangun suatu kerjasama dalam pengelolaan sumberaya lokal dibidang pertanian, Perikanan dan kelauatan serta Pariwisata dengan melibatkan sejumlah stakeholder dengan tujuan untuk membentuk pola hubungan dan jejaring yang efektif. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumen yang behubungan dengan fokus penelitian. Teknik analisis data menggunakan Metode Social Network Analysis (SNA) yang dijelaskan secara deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada jejaring stakeholder terdapat beberapa aktor yang memiliki peran dalam pengelolaan sumberadaya lokal namun masih didominasi unsur pemerintah. Sementara pada nilai degree centrality untuk mengukur tingkat popularitas, nilai closeness centrality untuk mengukur tingkat kedekatan suatu stakholders dan nilai betweness centrality untuk melihat gambaran dominasi stakeholder dinyatakan bawah stakeholders Bappeda Kota Ternate, Bappeda Kota Tidore Kepulauan dan Bappeda Halmahera Barat menjadi stakeholder dominan sementara para petani, nelayan dan pekerja wisata dan pengusaha belum memiliki peran dan dominasi yang maksimal dalam pengelolaan sumberdaya lokal.
Transformasi Smart City Dalam Implementasi E-Government di Daerah Kepulauan Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi
Journal of Governance Innovation Vol. 6 No. 1 (2024): Volume 6 Nomor 1, Maret 2024
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/jogiv.v6i1.4018

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk melihat transformasi program Gerakan Menuju Kota Cerdas (Smart City) dalam mendorong pelaksanaan E-Government di daerah yang berciri kepulauan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisiensi dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara. Dalam memperoleh data lapangan, peneliti menggunakan instrumen wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Sedangkan informan meliputi pimpinan OPD, Anggota DPRD, Camat, Tokoh Masyarakat. Analisis data menggunakan teknik analisis Spiral. Berdasarkan analisis data ditemukan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan telah mentransformasi program Smart City untuk mendorong pelaksanaan E-Government dalam bentuk aplikasi layanan Labuha Smart City, namun dengan kondisi geografis Halmahera Selatan sebagai daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi informasi maka program yang dilakukan masih di fokus pada dua layanan utama yakni Senyum Halsel yang berkaitan dengan layanan publik pemerintah kepada masyarakat dan layanan aplikasi Go-Smile yang merupakan sistem manajemen informasi lembaga yang masih difokuskan kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk mendorong percepatan transformasi E-Government secara maksimal maka perlu komitmen dari pemerintah daerah melalui pembentukan peraturan daerah yang dapat mendorong semua elemen berkomitmen terhadap pengembangan E-Government di daerah kepulauan sebab pemerintah daerah sendiri belum memiliki regulasi yang mengikat sehingga ketika terjadi pergantian kepemimpinan lokal ikut mengubah program E-Government.
Challenges of E-Government Implementation in The Region Archipelago Characteristics Hafel, Muhlis; Jamil, Julfi; Umasugi, Mohbir; Anfas, Anfas
JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik) Volume 8 No. 1, Juni 2022
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31947/jakpp.v8i1.21282

Abstract

Local governments implement e-government programs as a form of bureaucratic reform to achieve good governance. However, the implementation of E-government in South Halmahera Regency, geographically an archipelagic area, has its challenges, which the authors make as problems in this study. To assist research analysis using e-government theory. This research is qualitative research with a descriptive approach to analyzing the N-VIVO 12 Plus software. Based on the findings, the South Halmahera district has implemented e-government to a low degree with various challenges, including the distribution of telecommunications technology network infrastructure is not evenly distributed, limited budget support, lack of telecommunications infrastructure, lack of skilled resources, limited supply of electricity networks, lack of training and knowledge transformation of the apparatus, limited public knowledge, low socialization of e-government programs, not maximal collaboration and synergy between stakeholders. In implementing e-government, it is considered to have benefits, while to encourage the strengthening of e-government implementation, the South Halmahera government has planned the Labuha Smart City.
Co-Authors ., Milwan Anfas, Anfas Hafel, Muhlis Umasugi, Mohbir