Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan
Usman Usman
Universitas Madura
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
MENGUKUR IMPLEMENTASI ASAS PENGAKUAN DAN JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSEP NEGARA RULE OF LAW DAN EROPA KONTINENTAL Nadir Nadir; Lailatul Jannah; Hery Indratulloh Maulida; Usman Usman; Ali Mukti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1114

Abstract

Konsep negara hukum diwujudkan melalui dua tradisi utama, secara khusus konsep rule of law dalam sistem hukum Anglo-Saxon dan konsep rechtsstaat dalam sistem hukum Kontinental Eropa. Kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni menempatkan hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara serta menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam perspektif Rule of Law dan Rechtsstaat serta mengidentifikasi indikator yang digunakan untuk mengukur implementasinya dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi asas pengakuan dan jaminan perlindungan dalam Rule of Law dan Rechtsstaat dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu supremasi hukum, kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, pembatasan kekuasaan, dan akses terhadap keadilan. Secara hukum, Indonesia telah menerapkan prinsip-prinsip tersebut melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pelanggaran HAM, penyalahgunaan kewenangan, dan belum optimalnya akses terhadap keadilan.
Co-Authors Ali Mukti Hery Indratulloh Maulida Lailatul Jannah Nadir -