Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

OPTIMALISASI PEMANFAATAN ALUR SUNGAI MAHAKAM SEBAGAI DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Muhammad 'Ashim Khair; Jauchar B; Widya Astuti
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 8 (2026): 2026 Agustus
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i8.1130

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peluang pemanfaatan alur Sungai Mahakam sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) alternatif bagi Provinsi Kalimantan Timur, serta merumuskan strategi pemerintah daerah untuk memperluas basis PAD melalui pengelolaan sungai yang lebih produktif. Urgensi kajian ini dilatarbelakangi oleh penyempitan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran nasional yang menurunkan rasio kapasitas fiskal daerah secara drastis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan menerapkan teknik analisis isi (content analysis) dan analisis tematik terhadap berbagai dokumen sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya intensitas lalu lintas kapal tongkang distribusi batu bara di Sungai Mahakam menghadirkan potensi ekonomi strategis, namun di saat yang sama memicu destruksi nilai publik berupa peningkatan risiko keselamatan dan kerusakan infrastruktur jembatan yang membebani daerah. Oleh karena itu, temuan utama merumuskan tiga strategi optimalisasi, memaksimalkan retribusi dari penggunaan fasilitas milik daerah di kawasan sungai, memperkuat peran BUMD dalam jasa pendukung sungai dengan mengadopsi skema tata kelola kolaboratif, merujuk pada keberhasilan model joint venture di Alur Sungai Barito dan intensifikasi Pajak Air Permukaan serta Pajak Alat Berat sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Melalui kerangka Public Value Governance (PVG), penelitian ini menyimpulkan bahwa diversifikasi PAD harus mampu menyeimbangkan penerimaan ekonomi dengan jaminan keselamatan pelayaran dan keberlanjutan ekologis. Sebagai implikasi kebijakan, pemerintah daerah didorong untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) khusus tata kelola kawasan sungai, serta menerapkan asas User Pays Principle dan Polluter Pays Principle guna mewujudkan keadilan fiskal secara komprehensif.