Garuda - Garba Rujukan Digital

Mekanisme Pembetukan Peraturan Daerah Yang Berkualitas di Pemerintah Daerah Claustantianus Wibisono Tanggono; Kukuh Sudarmanto; Muhammad Junaidi; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 1 No. 3 (2023): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v1i3.8051

This research aims to analyze the mechanisms for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions. to produce quality regional legal products. Analyze the mechanisms that should place importance on the formation of quality regional legal products. Many regional regulations that are problematic and canceled are influenced by many factors, including political and social. To obtain a quality legal product, it requires an understanding of the mechanisms for forming good regulations that are in line with the state's goal, namely to improve the welfare of society. This research provides an understanding of the mechanism for forming quality regional regulations so that it can be a solution so that the resulting regional regulations do not conflict with the norms determined by the Government. The research method used is normative juridical which provides an overview, systematic and mechanism regarding everything related to the stages of forming quality regional regulations. By describing the applicable laws and regulations relating to the mechanism for forming regional legal products. The mechanism for forming regional regulations carried out by regional regulation forming institutions to produce quality regional legal products does not fully involve the community at every stage. The mechanism that should be in forming quality regional legal products with community participation at each stage of regional regulation formation is according to community needs. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah. untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas. Menganalisis mekanisme yang seharusnya dalam menempatkan pentingnya pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Banyak peraturan daerah yang bermasalah dan dibatalkan sangat dipengaruhi banyak faktor antara lain politik dan sosial. Untuk mendapatkan suatu produk hukum yang berkualitas, dibutuhkan pemahaman terhadap mekanisme pembentukan peraturan yang baik dan sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan masyarakat. Dalam penelitian ini memberikan pemahaman mekanisme pembentukan peraturan daerah yang berkualitas sehingga dapat menjadi solusi agar peraturan daerah yang dihasilkan tidak bertentangan dengan norma-norma yang telah ditentukan oleh Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memberikan gambaran, sistematis, dan mekanisme mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tahapan pembentukan peraturan daerah yang berkualitas. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan mekanisme pembentukan produk hukum daerah. Mekanisme pembentukan peraturan daerah yang dilakukan oleh lembaga pembentuk peraturan daerah untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam setiap tahapannya. Mekanisme yang seharusnya dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dengan partisipasi masyarakat setiap tahapan pembentukan Perda sesuai kebutuhan masyarakat.

Implikasi Praperadilan Terhadap Pelaksanaan Kewenangan Penyidik Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Luluk Tirto Bawono Sekti; Muhamad Junaidi; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.8124

The aim of this research is to analyze the implications of the implementation of police investigative authority in the criminal justice system and to determine the obstacles that occur as well as coercive efforts made in investigations and prosecutions by authorized institutions so that they can be controlled through the system pretrials. This research discusses the implications and authority of police investigators in the criminal justice system and the role of pre-trial as one of the legal measures for the protection and rights of suspects in examinations at the investigative level, as well as what factors can create obstacles to the protection of suspects' rights. Pre-trial arrangements are regulated in Article 77 of the Criminal Procedure Code, namely examining the validity or not of coercive efforts to arrest and detain as well as checking whether or not the termination of investigation or prosecution, compensation, and rehabilitation is valid. The method used is normative empirical, which is the addition of data or empirical elements from field studies to obtain data by holding questions and answers with police institutions. The result of this study is to find out about the implications of investigator authority in criminal justice and the reasons for pretrial efforts made by suspects rejected or granted by the local district court. Tujuan dari penelitian ini guna menganalisa implikasi terhadap pelaksanaan kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan untuk mengetahui kendala yang terjadi serta upaya paksa yang dilakukan dalam penyidikan maupun penuntutan oleh lembaga yang berwenang, sehingga dapat dikontrol melalui sistem praperadilan. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi serta kewenangan penyidik kepolisian dalam sistem peradilan pidana dan bagaimana peranan praperadilan sebagai salah satu upaya hukum terhadap perlindungan dan hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan, serta faktor apa sajakah yang dapat menjadikan hambatan tentang perlindungan hak-hak tersangka. Pengaturan praperadilan diatur dalam pasal 77 KUHAP yaitu memeriksa sah atau tidaknya upaya paksa pada penangkapan dan penahanan serta memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan rehabilitasi. Metode yang digunakan adalah normatif empiris , studi lapangan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab dengan institusi kepolisian. Hasil dari penelitian ini adalah dapat mengetahui implikasi kewenangan penyidik dalam peradilan pidana dan sebab upaya praperadilan yang dilakukan oleh tersangka ditolak atau dikabulkan oleh pengadilan negeri setempat.

Implementasi Pemberian Uang Pisah Kepada Pekerja Mangkir Yang Tidak Diatur Dalam Perjanjian Kerja Bersama Nursalam Nursalam; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Dedi Indra Wibisono; Wijayono Hadi Sukrisno
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.9220

This research aims to analyze the legal implications of providing severance pay to employees who are absent without valid reasons and are not regulated in the employment contract. After the 1998 reform, labor law in Indonesia underwent significant changes aimed at creating a harmonious and fair industrial relationship. One important aspect is the regulation of termination of employment (layoffs) and the provision of compensation to workers, including severance pay. However, not all conditions of layoffs and compensation are specifically regulated in collective labor agreements or company regulations. The research method used is normative juridical with a case approach. The research findings indicate that the ambiguity of regulations regarding severance pay can lead to disputes between workers and employers, as well as legal uncertainty. The novelty of this research lies in the analysis of court decisions and applicable regulations regarding compensation for absent workers, which have not been regulated in employment agreements. This research suggests the need for clearer regulations to avoid legal conflicts in the future. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum pemberian uang pisah kepada pekerja yang mangkir tanpa keterangan yang sah dan tidak diatur dalam perjanjian kerja. Setelah reformasi tahun 1998, hukum ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan tujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan adil. Salah satu aspek penting adalah pengaturan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pemberian kompensasi kepada pekerja, termasuk uang pisah. Namun, tidak semua kondisi PHK dan pemberian kompensasi diatur secara spesifik dalam perjanjian kerja bersama atau peraturan perusahaan.. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan aturan mengenai uang pisah dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dan pengusaha, serta ketidakpastian hukum. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis putusan pengadilan dan peraturan yang berlaku terkait kompensasi bagi pekerja mangkir, yang belum diatur dalam perjanjian kerja. Penelitian ini menyarankan adanya regulasi yang lebih jelas untuk menghindari konflik hukum di masa depan.

Penerapan Sanksi Hukum Terhadap Narapidana Pelanggar Tata Tertib Terkait Pemberian Hak Dewi Setyawati; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin; Rilda Subiadi
Journal Juridisch Vol. 2 No. 2 (2024): JULY
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i2.9538

This research aims to analyze the obstacles and supporting factors in the application of legal sanctions against inmates who violate the order related to the granting of rights in Class II A Penitentiaries Semarang. This is important to study considering that there are still violations of inmates' rights in some prisons in Indonesia. This research is a normative-empirical legal research, with a statutory approach. The novelty of this research is that there are changes in the statutory regulations and in the research location there is an increase in the number of offenders. The results of the study show that the limited capacity and density of prisons make implementing regulations more difficult. Discomfort and poor detention conditions create tensions and violations of inmates' rights. Meanwhile, the imposition of strict sanctions sometimes violates the rights of inmates which is also a problem for prison officers, referring to a comparison of data on the number of disciplinary offenders from the previous year at Semarang Class II Prison has not experienced significant changes. This means that the number of offenders continues to increase and there are still inmates who repeat their crimes. The obstacles in the application of legal sanctions against inmates who violate the statutory regulations in Semarang Class IIA Penitentiary include limited resources, density or overcapacity, resistance or resistance from inmates, and lack of external supervision. While the solutions are preventive efforts and repressive efforts. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala dan faktor pendukung dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar tata tertib terkait pemberian hak di Lapas Kelas II A Semarang. Hal ini menjadi penting untuk diteliti mengingat masih terdapat pelanggaran terhadap hak-hak narapidana di beberapa Lapas di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan. Kebaruan dari penelitian ini adalah terdapat dari sisi perubahan peraturan perundang-undangan dan pada tempat penelitian yang terdapat peningkatan jumlah pelanggar. Hasil penelitian menunjukkan terbatasnya kapasitas dan kepadatan penjara membuat peraturan pelaksanaan menjadi lebih sulit. Ketidaknyamanan dan kondisi penahanan yang buruk menciptakan ketegangan dan pelanggaran hak-hak narapidana. Sementara itu, pemberian sanksi yang tegas terkadang melanggar hak-hak narapidana yang juga menjadi permasalahan bagi petugas pemasyarakatan, mengacu pada perbandingan data jumlah pelanggar disiplin dari tahun sebelumnya di Lapas Kelas II Semarang tidak mengalami perubahan signifikan. Artinya, jumlah pelanggar masih terus bertambah dan masih terdapat narapidana yang mengulangi kejahatannya. Kendala dalam penerapan sanksi hukum terhadap narapidana yang melanggar peraturan perundang-undangan di Lapas Kelas II A Semarang antara lain adalah keterbatasan sumber daya, kepadatan atau kelebihan kapasitas, resistensi atau perlawanan dari narapidana dan kurangnya pengawasan dari luar. Sedangkan solusi yang dilakukan adalah upaya preventif dan upaya represif.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Windro Akbar Panggabean; Ega Laksmana Triwiraputra; Kukuh Sudarmanto; Zaenal Arifin
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.9853

This study aims to analyze the performance of Police Sector intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order and analyze the efforts to improve the performance of Police Intelligence as a detection base in supporting the maintenance of security and public order in the Batang Police Department. The research method used is a sociological juridical. The analysis of research results shows that early detection efforts carried out by the Sector Police Unit of the Batang Resort Police security intelligence unit really need to be carried out so that they are able to detect, search and collect and dig up information from the community, then an identification process is carried out to sort, calculate and determine alternatives and consider and reading the signs of the facts from the detection results, the results are expressed in intelligence administration in the form of products that guarantee confidentiality, speed, accuracy and predictability. The discipline of the Batang Police Sector personnel in understanding the regulations and policies of leaders who are obliged to work is still lacking, as evidenced by the finding that the implementation of the Sector Police as a Detection Base has not run optimally, both operationally in the field and administratively.

Perlindungan Hukum Terhadap Pemenang Lelang Benda Bergerak Non Eksekusi Sukarela di Balai Lelang Swasta Dimas Almeida Saputra; Zaenal Arifin; Kukuh Sudarmanto; Wijayono Hadi Sukrisno
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.9854

This research aims to analyze the process of implementing a voluntary non-execution movable object auction at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. As well as to analyze legal protection for winners of non-voluntary execution movable object auctions at PT JBA Indonesia Semarang City Branch. The urgency of this research is so that auction winners are not deceived by the condition of movable objects when they are declared to have won the auction. And so that the auction winner gets legal protection and understands the legal standing at the time of the auction. This writing is empirical juridical research with a statutory approach and a case approach. The research specifications used in this research are analytical descriptive. The data collection method used by the author is by examining primary data obtained through interviews with employees and assistants to the leadership of the private auction house PT JBA Indonesia, Semarang City Branch, which was conducted directly at the PT JBA Indonesia Semarang City Branch office and secondary data obtained from materials. References. The results of the research explain that the auction implementation at the private auction center PT JBA Indonesia uses a voluntary non-execution auction type, then the auction implementation is also divided into several categories, namely pre-auction, during the auction, and post-auction. There are several categories of legal protection for winners of auctions for non-voluntary movable objects, namely disclosure of information about auction winners, private auction houses daring to take responsibility for errors in auction implementation and special complaints regarding auction implementation.

Asuransi dan Perlindungan Hukum bagi Debitur KPR yang Wafat Alberta Ira Prabasiwi; Zaenal Arifin; Rilda Subiadi; Soegianto Soegianto
Journal Juridisch Vol. 2 No. 3 (2024): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jj.v2i3.10492

Legal protection for deceased home ownership credit debtors based on insurance guarantees and Article 1100 of the Civil Code has not been clearly explained. The debtor's heirs do not yet know for sure about the risks. The purpose of this study is to analyze the implementation of legal protection for deceased home ownership credit debtors based on insurance guarantees and Article 1100 of the Civil Code. The research method uses empirical juridical using analytical descriptive. The results of this study are that the implementation of legal protection for deceased home ownership credit debtors does not only involve the debtor and creditor, but also the heirs if the debtor dies. This home ownership credit agreement is regulated in Articles 1320 and 1138 of the Civil Code. The agreement between the debtor and creditor also uses an offering letter as a credit agreement. The transfer of the debtor's heirs is regulated in Article 1100 of the Civil Code which states that heirs who receive an inheritance are required to share in the payment of debts, bequests, and other burdens. This is also related to the legal theory of Gustav Radbruch and Plato which regulates law. The principle related to this is the principle of consensualism related to article 1320 of the Criminal Code, namely freedom of contract. In the future, it is hoped that the heirs of the debtor will be more aware of the credit system so that they can avoid bad credit. Perlindungan Hukum debitur kredit pemilikan rumah yang meninggal dunia berdasarkan jaminan asuransi dan pasal 1100 KUHPerdata belum secara jelas dijelaskan. Ahli waris dari debitur belum mengetahui secata pasti mengenai resikonya. Tujuan penelitian untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum debitur kredit pemilikan rumah yang meninggal dunia berdasarkan jaminan asuransi dan pasal 1100 KUHPerdata. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum debitur kredit pemilikan rumah yang meninggal dunia tidak hanya melibatkan antara debitur dan kreditur, tetapi juga ahli waris apabila debitur meninggal dunia. Perjanjian kredit pemilikan rumah ini diatur dalam pasal 1320 dan 1138 KUHP. Perjanjian antara debitur dan kreditur ini juga menggunakan offering letter sebagai perjanjian kredit. Pengalihan ahli waris debitur diatur dalam pasal 1100 KUHP yang menyatakan bahwa ahli waris yang menerima warisan diwajibkan untuk ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat, dan beban-beban lain. Hal ini juga berkaitan dengan teori hukum Gustav Radbruch dan Plato yang mengatur hukum. Asas yang berhubungan dengan hal ini adalah asas konsesualisme yang berkaitan dengan pasal 1320 KUHP yaitu kebebasan berkontrak. Kedepannya diharapkan agar ahli waris debitur agar lebih mengetahui tentang sistem kredit sehingga terhindar dari kredit macet.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search