<![CDATA[This study aims to analyze the juridical qualification of employment relationships between medical and health personnel and healthcare facilities in Indonesia, as well as to examine the implications of Supreme Court Decision Number 36K/Pdt.Sus-PHI/2023 in strengthening normative labor protections. This research employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches, supported by theories of industrial relations, justice, and professional autonomy. The findings reveal that partnership schemes implemented in corporate-based healthcare facilities substantively fulfill the essential elements of employment relationships, namely work, remuneration, and managerial control, indicating the existence of disguised employment practices. The Supreme Court decision reinforces the doctrine of substance over form, affirming that employment status must be determined based on factual working conditions rather than contractual labels, thereby expanding the legal recognition of medical personnel as professional workers entitled to labor protections. This study contributes novelty by proposing a normative reconstruction that explicitly recognizes medical and health personnel as professional employees and promotes the harmonization of health and labor law regimes to ensure legal certainty, justice, and balanced industrial relations in the healthcare sector. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi yuridis hubungan kerja antara tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 36K/Pdt.Sus-PHI/2023 terhadap penguatan perlindungan hak normatif pekerja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, serta didukung oleh teori hubungan industrial, keadilan, dan profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema kemitraan pada fasilitas kesehatan berbadan hukum secara substansial telah memenuhi unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah, dan perintah, sehingga mencerminkan praktik hubungan kerja terselubung (disguised employment). Putusan Mahkamah Agung tersebut menegaskan doktrin substance over form, bahwa penentuan status hubungan kerja harus didasarkan pada realitas faktual, bukan semata-mata pada konstruksi kontraktual, sehingga memperluas pengakuan tenaga medis sebagai pekerja profesional yang berhak atas perlindungan ketenagakerjaan. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran rekonstruksi normatif yang menegaskan status tenaga medis dan kesehatan sebagai pekerja profesional serta mendorong harmonisasi antara rezim hukum kesehatan dan ketenagakerjaan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan hubungan industrial di sektor kesehatan.]]>
