Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

0.23

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Jurnal Konstitusi JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat) Widya Yuridika Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) Jambura Law Review Legal Spirit JAPI: Jurnal Akses Pengabdian Indonesia

Fatkhurohman Fatkhurohman

Fakultas Hukum Universitas Widyagama

Author-ID : 849939

Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pergeseran Delik Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 Fatkhurohman Fatkhurohman; Nalom Kurniawan
Jurnal Konstitusi Vol 14, No 1 (2017)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 mencabut frasa "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Putusan MK ini menafsirkan bahwa frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor harus dibuktikan dengan kerugian keuangan negara yang nyata (actual loss) bukan potensi atau perkiraan kerugian keuangan negara (potential loss). Dalam pertimbangannya, setidaknya terdapat empat tolok ukur yang menjadi ratio legis MK menggeser makna subtansi terhadap delik korupsi. Keempat tolok ukur tersebut adalah (1) nebis in idem dengan Putusan MK yang terdahulu yakni Putusan MK Nomor 003/PUU-IV/2006; (2) munculnya ketidakpastian hukum (legal uncertainty) dalam delik korupsi formiil sehingga diubah menjadi delik materiil; (3) relasi/harmonisasi antara frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam pendekatan pidana pada UU Tipikor dengan pendekatan administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP); dan (4) adanya dugaan kriminalisasi dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan menggunakan frasa "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" dalam UU Tipikor.Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016 revokes the phrase "may" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 on the amendment of Law No. 31 of 1999 on Eradication of Corruption (Corruption Act). Decision of this Court interpreted the phrase "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in Article 2 (1) and Article 3 of Corruption Act must prove real state financial losses (actual loss) not a potential nor estimated financial losses of the state (potential losses). In the consideration of the judgment, at least, there are four benchmarks that become the ratio legis of the Court to shift the substance of the offense of corruption. The Four benchmarks are (1) nebis in idem with the previous Constitutional Court ruling that is Constitutional Court Decision Number 003/PUU-IV/2006; (2) the emergence of legal uncertainty in the formal corruption offense that it is converted into material offense; (3) the relationship/harmonisation between the phrases "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in the criminal approach on Corruption Law with an administrative approach to Law No. 30 of 2004 on Governmental Administration (UU AP); and (4) alleged criminalization of State Civil Apparatus (ASN) by using the phrase "may be detrimental to the state finance or economy of the state" in the Anti-Corruption Act.

PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PEMERINTAH DESA Fatkhurohman Fatkhurohman
Widya Yuridika Vol 1, No 2 (2018): Widya Yuridika, Periode Desember, 2018
Publisher : Universitas Widya Gama Malang

Public service is part of social basic to the citizens/ it is through public service that the government do its responsibility to meet needs and to try to improve its peoples prosperity. One of the facilities is to improve public service to villagers through a regulation on village namely the 2014 law No. 6 on village, stating that the regulation on villages is intended to improve the public service for villagers to accelerate the realization of a public prosperity. This article is intended to discuss the mechanism in giving public services in village government. Based on the normative method, it can be concluded that the supervision of public service in village government was not explicitly stated. This supervision should be made to prevent any misuses of authority. Kata Kunci: pelayanan publik, pemerintahan desa, penyalahgunaan wewenang.

PENEGAKAN KODE ETIK WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO) DALAM PROMOSI DAN PENJUALAN SUSU FORMULA OLEH ASOSIASI PERUSAHAAN PRODUK BERNUTRISI UNTUK IBU DAN ANAK (APPNIA) TERKAIT PROGRAM PEMBERIAN AIR SUSU IBU (ASI) EKSKLUSIF (STUDI DI PT SARI HUSADA MALANG DAN DI SUPERMARKET KOTA MALANG) Feby Kusumawardhani; Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin
Legal Spirit Vol 1, No 1 (2017): Legal Spirit
Publisher : Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31328/ls.v1i1.580

Breast milk is the best nutrition for infants. Exclusive breastfeeding may help reduce the risk of death in infants. In fact, many people are not aware of the benefits of breastfeeding.This is compounded by the incessant promotion of infant formula is as if the function can replace breast milk. To prevent excessive promotion of infant formula, WHO made WHO Code which forbade the activity of promotion of infant formula in order to ensure the fulfillment of breast milk for babies and supervise the use of breast milk substitute products. WHO Ethical Code was adopted in some regulations in Indonesia which is equipped with a reporting mechanism for those who violate them and the imposition of sanctions for such violations. WHO Ethical Code violations most often done by infant formula companies. In addition it can be reported through government channels, WHO Code violations committed by the infant formula companies also can be handled directly by APPNIA which is an association that is followed by all infant formula companies in Indonesia serving to enforce the rules of WHO Ethical Code. Key words: Code of ethics, Law enforcement, Exclusive breastfeeding program

KERAJINAN ROTAN DAN BAHAN SINTETIS DI KELURAHAN BALEARJOSARI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG Toni Dwi Putra; Fatkhurohman Fatkhurohman; Gatot Soebiyakto
Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Vol 2 No 2 (2017): November
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)

UKM pengrajin rotan (Karya Rukun Rotan, Sakura Indah Rotan dan Tiq Production Rotan) sangat merespon dengan baik. Pola berpikir dan berkerjasama dalam pengembangan usaha, memahami ilmu desain, pelatihan dan penyuluhan tentang Ilmu Ekonomi (pemasaran, keuangan dan manajemen), Teknik mesin (membuat peralatan mesin dan pelatihan penggunaan peralatan yang berteknologi) dan ilmu Hukum (perizinan usaha, merk dagang dan hukum dagang). Telah dilakukan pembinaan (Skill dan Keterampilan) yang dilakukan pada tenaga kerja tentang; Bahan baku , Proses Kontrol Produksi, Marketing (pemasaran), Ilmu hukum dalam dunia usaha, Perpajakan dan Sistem dokumentasi dan pameran kerajinan di kota Malang. Dengan program IbPUD dari pemerintah DP2MPT Dikti dan KEMENRISTEK DIKTI Jakarta diharapkan dalam waktu rentan 3 tahun kelompok UKM Mitra masyarakat di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang yang di ketua oleh bapak Siyanto sudah mampu untuk melakukan transaksi bisnis kerajinan rotan ke dalam dan luar negeri.

PENINGKATAN MUTU PRODUK KERAJINAN ROTAN DENGAN SENTUHAN TEKNOLOGI KOTA MALANG Toni Dwi Putra; . Fatkhurohman; Bambang Budiantono
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2018 "Inovasi IPTEKS untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1083.083 KB)

Masyarakat Pengusaha pengrajin rotan diberi pendampingan berupa pelatihan ilmu tentang keterampilan menganyam, pendampingan : pemasaran produk, manajemen aliran dana dan barang produk, ilmu tentang hukum niaga, merek dagang, perpajakan, izin usaha, dan maintenance perawatan mesin las argon dan mesin potong rotary untuk bahan kayu dan aluminium (yang menggunakan bahan dasar kayu, rotan dan aluminium serta besi). Teq Production Rotan juga sudah mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp 35.00.000,-. Usaha Karya Rukun Rotan sudah mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp 29.970.000,- perbulan, Usaha Sakura Indah Rotan sudah mempunyai penghasilan kotor sebesar Rp 17.500.000,- perbulan.. Perlunya sistem pembinaan ( skill dan Keterampilan) yang dilakukan pada tenaga kerja tentang ; Bahan baku , Process Control Produksi, marketing (pemasaran), ilmu hukum dalam dunia usaha, perpajakan dan sistem dokumentasi serta ikut dalam pameran kerajinan propinsi Jawa Timur. Dengan bantuan program PPPUD dari pemerintah DRPM Dikti Jakarta diharapkan dalam waktu 3 tahun kelompok UKM Mitra masyarakat di Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kodya Malang yang di ketua oleh bapak SUTIKNO sudah mampu untuk melakukan transaksi bisnis kerajinan rotan ke dalam dan luar negeri. Mendapatkan penghasilan yang baik diatas rata rata sebelumnya sehingga produk unggulan daerah pada kerajinan rotan dan bahan sintetis ini benar nampak menjadi asset daerah.

Rancang Bangun Peralatan Bantu Untuk Peningkatan Mutu Penganyam Rotan Kualitas Unggul Toni Dwi Putra; Fatkhurohman Fatkhurohman; Bambang Budiantono
JAPI (Jurnal Akses Pengabdian Indonesia) Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Usaha penyamanan rotan merupakan profesi yang banyak ditekuni oleh sebagian masyarakat di Kelurahan Balearjosari Blimbing Kota Malang. Salah satu usahawan Bapak Sutikno dengan dengan label “Teq Production” mendapat binaan dari Universitas Widyagama melalui Program Pengabdian kepada Masyrakat yang didanai DRPM Dikti.Pengusaha rotan ini diberi pendampingan berupa pelatihan ilmu tentang keterampilan menganyam, pendampingan : pemasaran produk, manajemen aliran dana dan barang produk, ilmu tentang hukum niaga, merek dagang, perpajakan, izin usaha, dan maintenance perawatan mesin las argon dan mesin potong rotary untuk bahan kayu dan aluminium (yang menggunakan bahan dasar kayu, rotan dan aluminium serta besi). Peralatan yang digunakan adalah alat kompresor angin, alat tembak paku dan keluwesan dalam menganyam. Jumlah penganyam rotan berjumlah 11 orang dengan latar belakang belakang pendidikan SD, SMP dan SMA. Kwalitas barang hasil olahan dari Cak Tik (Bapak Sutikno) sangat baik (pelanggan puas) dan selalu dipantau juga oleh Deperindak kota malang. Keterampilan dan keahlian Cak Tik ini juga dipakai oleh mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta dalam membina kejuaraan membuat mini atur desain yang menggunakan bahan dari rotan dan kayu.. Penghasilan rata rata dari pekerja sudah baik yaitu rp 2 juta perbulan.Pembinaan pada cak tik (Teq Production) merupakan kelanjutan dari program pengabdian dari DRPM Dikti Jakarta mulai SKIM Iptek Bagi Produk Ekspor (IBPE) mulai tahun 2014, Iptek bagi Pengembangan Usaha Daerah (IbPUD) sampai dengan Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah (PPPUD) yang akan berakhir ditahun 2019.

Facing Digital Age: Should the Regional Regulation Be Made Digitally? Fatkhurohman Fatkhurohman; Sirajuddin Sirajuddin; Sholahudin Al Fatih
Jambura Law Review VOLUME 7 NO. 1 JANUARY 2025
Publisher : Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33756/jlr.v7i1.27111

In forming a Regional Regulation, the Regent must interact formally with the Governor and the Ministry of Law and Human Rights through a facilitation and consultation evaluation mechanism. Providing recommendations for assessing draft regional regulations can confuse those proposing them because suggestions for improvements between the Governor and the Ministry of Law and Human Rights are not well coordinated and are carried out manually. This research aims to find a solution by optimizing coordination methods with digital application networks, especially in establishing regional regulations so that they occur quickly and accurately. This research will later be carried out using an empirical juridical approach, where researchers will delve more into primary data by discovering countless realities in the field regarding the effectiveness and efficiency of the implementation of evaluations by the Governor and the Ministry of Law and Human Rights during the implementation of the assessment of draft regional regulations. This research shows that coordination between the Governor and the Ministry of Law and Human Rights needs to be carried out jointly based on an agreement in evaluating regional regulation proposals so that assessments are distinct. To makeÂ this process runeffectively and efficiently, it is better to do it online via a digital application.

Co-Authors Bambang Budiantono Feby Kusumawardhani Gatot Soebiyakto Nalom Kurniawan Sholahudin Al Fatih Sirajuddin Sirajuddin Toni Dwi Putra

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search