<![CDATA[This study aims to analyze the urgency of strengthening the institutional framework of the Honorary Council of Election Organizers (DKPP) within Indonesia’s electoral governance system. Previous studies have primarily focused on ethical enforcement, institutional authority, and member recruitment, while limited attention has been given to DKPP’s structural independence. Employing normative legal research with a qualitative library approach, this study examines legislation, Constitutional Court decisions, DKPP decisions, scholarly journals, books, and other relevant legal materials. The findings show that DKPP’s institutional independence remains constrained by three structural issues: a politically vulnerable member selection mechanism, the dependence of its secretariat on the Ministry of Home Affairs, and unequal institutional design compared with the General Election Commission (KPU) and the Election Supervisory Body (Bawaslu). Strengthening DKPP requires an independent and participatory recruitment mechanism, an autonomous secretariat, and the reconstruction of DKPP as an independent court of ethics. The novelty of this study lies in analyzing DKPP through the perspective of structural independence by integrating institutional design, member recruitment, and secretariat autonomy within the framework of electoral governance to safeguard electoral integrity and democratic legitimacy. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi penguatan kelembagaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam sistem electoral governance di Indonesia. Kajian mengenai DKPP sebelumnya lebih banyak berfokus pada penegakan kode etik, kewenangan, dan rekrutmen anggota, sedangkan independensi struktural masih terbatas dikaji. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, putusan DKPP, buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa independensi DKPP masih menghadapi tiga persoalan struktural, yaitu mekanisme seleksi anggota yang rentan terhadap pengaruh politik, ketergantungan sekretariat pada Kementerian Dalam Negeri, serta ketimpangan desain kelembagaan dibandingkan dengan KPU dan Bawaslu. Penguatan DKPP perlu dilakukan melalui mekanisme rekrutmen yang independen dan partisipatif, sekretariat yang mandiri, serta rekonstruksi DKPP sebagai court of ethics yang independen. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penguatan DKPP melalui perspektif independensi struktural yang mengintegrasikan desain kelembagaan, mekanisme rekrutmen, dan kemandirian sekretariat dalam kerangka electoral governance untuk menjaga integritas pemilu dan legitimasi demokrasi.]]>
