p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Semarang Law Review
Arista Candra Irawati
Magister Hukum, Universitas Ngudi Waluyo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP): REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati; Hendra Wijaya; Ahmad Isman Affandi; Purwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12734

Abstract

Law enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees  of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it  remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each instituition separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defedents. Howefer, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.   Abstrak Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip due process of law sebagai fondasi keadilan. Advokat memagang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan denga prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi due process of law pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis rule of law dan asas fair trial, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya due process of law secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana.
Model Penghentian Penyidikan Berbasis Kesehatan Mental Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: A Child Mental Health-Based Investigation Termination Model in the Juvenile Justice System Hendrik Pebriyanto; Arista Candra Irawati; Hani Irhamdessetya
Semarang Law Review (SLR) Vol. 7 No. 2 (2026): October
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v7i2.14853

Abstract

The handling of children in conflict with the law who have mental health disorders requires an integrated approach involving criminal procedure law, substantive criminal law, the Juvenile Criminal Justice System, and health law, including protection and procedural adjustments tailored to the individual child`s circumstances. Problems arise because the results of mental health assessments are not always systematically integrated with judicial assessments regarding criminal responsibility, fitness to stand trial, diversion, restorative justice and the termination of investigations. This study aims to analyse the regulations and practices governing the discontinuation of investigations involving children with mental health disorders, to identify the factors influencing their effectiveness, and to formulate a fair and sustainable Integrative-Restorative Model for the Discontinuation of Investigations Involving Children (IR-SP3A). The research employs a normative legal approach, supported by an empirical legal approach, through the study of legislation, document analysis and interviews with parties involved in the handling of cases involving children. The findings of the study indicate that mental health disorders are not, in themselves, grounds for discontinuing an investigation, but rather a condition that must be assessed through a mental health examination and considered in relation to criminal responsibility, fitness to stand trial, the need for protection, and the available legal mechanisms. The effectiveness of case management is influenced by the competence of investigators, access to mental health assessments, the involvement of BAPAS, the fulfilment of the child`s procedural needs, and coordination and accountability between agencies. The IR-SP3A framework is structured around four stages: initial identification and procedural safeguards, mental health assessments and social assessments, structured legal assessments, and investigation decisions and individual follow-up plans. Research confirms that a child`s mental health is a clinical and legal consideration in determining procedural safeguards and case resolution mechanisms in accordance with applicable law.   Abstrak Penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang mengalami gangguan kesehatan mental memerlukan pendekatan terintegrasi antara hukum acara pidana, hukum pidana materiil, Sistem Peradilan Pidana Anak, dan hukum kesehatan, termasuk perlindungan serta penyesuaian prosedural sesuai kondisi individual anak. Permasalahan muncul karena hasil pemeriksaan kesehatan jiwa belum selalu terintegrasi secara sistematis dengan penilaian yuridis mengenai pertanggungjawaban pidana, kecakapan menjalani proses peradilan, diversi, keadilan restoratif, dan penghentian penyidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan dan praktik penghentian penyidikan terhadap anak dengan gangguan kesehatan mental, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitasnya, serta merumuskan Model Integratif-Restoratif Penghentian Penyidikan Anak (IR-SP3A) yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung pendekatan yuridis empiris melalui studi peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam proses penanganan perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gangguan kesehatan mental bukan merupakan alasan mandiri penghentian penyidikan, melainkan kondisi yang perlu dinilai melalui pemeriksaan kesehatan jiwa dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana, kecakapan menjalani proses, kebutuhan perlindungan, serta mekanisme hukum yang tersedia. Efektivitas penananganan dipengaruhi oleh kompetensi penyidik, akses terhadap pemeriksaan kesehatan jiwa, keterlibatan BAPAS, pemenuhan kebutuhan prosedural anak, serta koordinasi dan akunbilitas antar instansi. IR-SP3A dirumuskan melalui empat tahap: identifikasi awal dan perlindungan prosedural, pemeriksaan kesehatan jiwa dan asesmen sosial, penilaian yuridis terstruktur, serta keputusan penyidikan dan rencana tindak lanjut individual. Penelitian menegaskan bahwa kondisi kesehatan mental anak merupakan  pertimbangan klinis-yuridis dalam menentukan perlindungan prosedural dan mekanisme penyelesaian perkara sesuai hukum yang berlaku.