Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.713
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pendas : Jurnah Ilmiah Pendidikan Dasar Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Jurnal Penelitian Serambi Hukum Rampai Jurnal Hukum Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik VISA: Journal of Vision and Ideas Law Journal Jurnal Bakti Humaniora J-CEKI
Hani Irhamdessetya
Universitas Ngudi Waluyo
Humanities Chemistry Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Tinjauan Yuridis Pemberlakuan Batas Kecepatan Bagi Pengguna Jalan Tol Melalui E - Ticket Hani Irhamdessetya
Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2022): Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32493/rjih.v5i2.27686

Abstract

Telaah Hukum Penitensier Melalui Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Hani Irhamdessetya
Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik Vol 1 No 3 (2023): Juli : Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik
Publisher : Universitas Sains dan Teknologi Komputer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51903/jaksa.v1i3.1379

Abstract

Prisoners are no different from other human beings, who at any time make mistakes or negligence in committing unlawful acts. Prisoner is a substitute for the term person punishment or sentence. A perpetrator who commits a criminal offence and has been decided to be convicted by a judge with permanent legal force (in kraht van gewijsde) can be designated as a prisoner. After having the status of an inmate, the inmate can be placed in a correctional institution to receive guidance. Researchers use qualitative research methods using normative juridical methods. Researchers collect data related to the subject or problem according to the researcher. Researchers' data sources come from legal materials such as scientific books, research reports, research journal articles, regulations, scientific works, and other written sources. The results of the study reveal that the existence of correctional institutions is increasingly important, especially in carrying out guidance to prisoners. Therefore, the researcher examines how the function of penitentiary law in the coaching system in correctional institutions and examines how the development of the process of implementing the correctional system according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections.
UPAYA PENINGKATAN INTEGRITAS DAN TRANSPARASI TERHADAP KODE ETIK NOTARIS DALAM PENETAPAN PELAKSANAAN HONORARIUM NOTARIS DI KABUPATEN SEMARANG Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
Law Journal (LAJOUR) Vol 5 No 1 (2024): Law Journal (LAJOUR) April 2024
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v5i1.193

Abstract

Kode Etik Notaris merupakan salah satu ketentuan yang mengatur sikap atau perilaku seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya tersebut sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya, sebagaimana yang diatur dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan pasal 36 UUJN besarnya honorarium juga berdasarkan atas penetapan perkumpulan (Ikatan Notaris indonesia), sebagaimana dalam Kode Etik Notaris pada pasal 3 angka (13) Kode Etik, notaris diwajibkan melaksanakan dan mematuhi ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan. Upaya meningkatkan integritas dan transparansi notaris dalam menetapkan honorarium, notaris dalam menjalankan kewenangannya sangat perlu dilakukan pengawasan sebagai bentuk wujud menjalankan tugas kewenangannya sesuai dengan aturan agar kepentingan hukum masyarakat terjaga dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang atau kesalahan yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Sistem pengawasan terhadap Notaris mengarah terhadap penegakan aturan-aturan hukum yang dapat membatasi ruang lingkup pada jabatan Notaris. Pentingnya pengawasan pada Notaris agar para Notaris memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur oleh undang-undang serta kode etik Notaris guna kepentingan masyarakat umum yang dilayaninya. Maka, perlunya tanggung jawab dan etika profesi serta adanya integritas dan moral yang baik sebagai syarat penting yang dimiliki oleh setiap Notaris.
SOSIALISASI HUKUM PENCEGAHAN ROKOK ILEGAL DI KALANGAN REMAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati; Salsabiela D. Suyudi; Dina Twenty Agustin; Abdul Aziz
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 4 No. 1 (2024): JUNI 2024
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v4i1.3307

Abstract

Abstrak Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarat ini dilaksanakan akibat timbulnya faktor meningkatnya peredaran rokok ilegal, yang timbul karena adanya peningkatan permintaan dari masyarakat yang selalu meningkat serta adanya kenaikan pada harga rokok yang semakin tinggi. Sedangkan, harga rokok yang semakin tinggi tersebut disebabkan pada tarif cukai yang menyebabkan daya beli masyarakat terutama remaja menjadi semakin turun. Maka, perlu ada keterlibatan regulasi yang ketat, edukatif yang efektif yang berlaku di wilayah hukum Indonesia mengenai dampak negatif yang ditimbulkan pada rokok ilegal dari segi kesehatan maupun masa depan generasi muda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai menjelaskan bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, yang mana para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta mengenai penerapan budaya sehat melalui pencegahan rokok illegal, meningkatkan pengetahuan pada bahaya rokok di kalangan remaja, dan meningkatkan penerapan pengetahuan melalui penerapan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai kepada siswa di SMK Muhammadiyah Ungaran. Kata Kunci: Rokok Ilegal, Cukai, Remaja
PENDAMPINGAN PENDIDIKAN HUKUM MENCEGAH AKSI PORNOGRAFI DI SMK PERINTIS 29 UNGARAN Arista Candra Irawati; Wahyu Kristiningrum; Hani Irhamdessetya; Aniatul Khusna; Zhyka Sofhia Firdausi
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 4 No. 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v4i2.3450

Abstract

The development of digital-based technology is getting faster and more sophisticated. The developments that occur have an impact on all aspects of human life, both in terms of social, economic, cultural and fulfillment of human life needs, opportunities and opportunities that are owned. Technological advances become information media that can be updated in seconds. Millennials utilize online media such as WhatsApp, Instagram, Telegram, and TikTok, the contents of which tend to be entertainment media but are often related to pornography. Cyber ​​pornography crimes are considered the spread of pornographic content via the internet. Through the Criminal Code, Law (UU) Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions. Furthermore, in Law Number 44 of 2008 concerning Pornography, regulations for the prevention and prosecution of Pornography crimes. Through this partnership activity, it is hoped that Class XII students who take part in legal education on preventing pornography as a healthy culture in everyday behavior. The importance of this education also increases knowledge of law enforcement in eradicating pornography crimes, which is poured into the form of devotion with the title: Legal Education Assistance to Prevent Pornographic Actions at SMK Perintis 29 Ungaran. In the implementation of this devotion activity, it is carried out using a participatory approach method, participants are required to actively participate in activities. The competencies that will be formed are marked by indicators of increasing knowledge and application of prevention of pornographic acts in behavior as a form of loving the Republic of Indonesia and preparing themselves to become a great generation of the nation.   Abstrak Perkembangan teknologi berbasis digital semakin cepat dan canggih. Perkembangan yang terjadi berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia, baik dalam segi sosial, ekonomi, budaya maupun pemenuhan kebutuhan hidup manusia kesempatan dan peluang yang dimiliki. Kemajuan tekhnologi menjadi media informasi dapat terperbaharui dalam skala detik. Para kaum milenial memanfaatkan media-media online seperti whatsaap, instagram, telegram, dan tiktok, yang isi dalam media tersebut lebih cenderung sebagai media hiburan namun acapkali berkaitan dengan pornografi. Kejahatan Cyber pornography dinilai sebagai penyebaran muatan pornografi melalui internet. Melalui KUHP, Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi regulasi pencegahan maupun penindakan kejahatan Pornografi. Melalui kegiatan kemitraan ini diharapkan, para Siswa Kelas XII yang mengikuti edukasi pendidikan hukum pencegahan aksi pornografi sebagai budaya sehat dalam perilaku sehari-hari. Pentingnya edukasi ini meningkatkan pula pengetahuan atas penegakkan hukum dalam memberantas tindak pidana pornografi, yang dituangkan Pengabdi ke dalam bentuk pengabdian dengan judul: Pendampingan Pendidikan Hukum Mencegah Aksi Pornografi Di SMK Perintis 29 Ungaran. Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan metode pendekatan partisipatif, para peserta dituntut aktif mengikuti kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan penerapan pencegahan aktsi pornografi dalam perilaku sebagai wujud mencintai NKRI dan mempersiapkan diri menjadi generasi bangsa yang hebat.
Tinjauan Yuridis Penanganan Perkara Nasabah Bank Terhadap Pemalsuan Pencatatan Dalam Tindak Pidana Perbankan Irhamdessetya, Hani
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 18 No 01 (2025): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 18 No 01 Tahun 2025
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v18i01.1258

Abstract

Pemalsuan pencatatan dalam dunia perbankan dapat dilakukan baik oleh nasabah maupun oleh pihak bank itu sendiri. Meskipun keduanya memiliki peran yang berbeda, dampak dari pemalsuan tersebut dapat sangat merugikan baik bagi bank, nasabah, maupun sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam kajian ini, akan dibahas secara lebih mendalam mengenai penanganan perkara yang melibatkan pencatatan yang dilakukan oleh nasabah maupun oleh pihak bank dalam konteks tindak pidana perbankan.Dalam konteks nasabah, pemalsuan pencatatan sering kali melibatkan upaya untuk memanipulasi data transaksi atau informasi yang tercatat dalam sistem perbankan. Tindak pidana ini dapat merugikan bank, nasabah lain, serta stabilitas sistem perbankan secara keselurahan. Oleh karena itu, penanganan perkara pemalsuan pencatatan menjadi penting untuk memastikan integritas dan kepercayaan dalam industri perbankan. Metode penelitian ini adalah yuridis normative (legal research) dan Metode pendekatan yuridis empiris (field research). Pendekatan yuridis empiris (field research) yaitu penerapan pada Law Firm Dr. Hendra Wijaya, S.T., S.H., M.H di Semarang dalam penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dan pendekatan yuridis normative (legal research) adalah untuk menjawab bagaimana tata cara penanganan perkara nasabah bank terhadap permalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif. Maka, diperlukan upaya preventif yang komprehensif dari berbagai pemangku kepentingan untuk meredam meningkatnya kejahatan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan pemalsuan pencatatan. Dasar hukum pidana untuk penanganan perkara nasabah bank terhadap pemalsuan pencatatan dalam tindak pidana perbankan dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang utama, termasuk KUHP, UU Perbankan, UU TPPU, serta Peraturan OJK dan PBI. Pemalsuan pencatatan oleh nasabah atau pihak bank dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan tujuan untuk menjaga integritas sistem perbankan dan melindungi nasabah dari praktik yang merugikan.
Tinjauan Yuridis Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Ekonomi Fahrisky, Zidant; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10502

Abstract

Ekonomi merupakan aspek fundamental dalam kehidupan masyarakat yang berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran vital sebagai pengatur dan pengelola sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Artikel ini membahas peran pemerintah dalam perekonomian, intervensi hukum ekonomi, dan perspektif hukum pidana terhadap tindak pidana ekonomi. Sistem Perekonomi Pancasila Nasional menjadi landasan filosofis yang mengedepankan butir-butir nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Namun, tantangan seperti kelangkaan sumber daya dan pengelolaan yang tidak efisien memerlukan intervensi hukum ekonomi yang efektif untuk mencegah praktik merugikan seperti penipuan dan korupsi. Tindak pidana ekonomi, yang mencakup berbagai tindakan merugikan perekonomian, memerlukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Kolaborasi antara pemerintah, hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Dengan memahami hubungan antara ketiga elemen ini, diharapkan dapat ditemukan solusi efektif untuk mengatasi tantangan perekonomian Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Perlindungan Data Pribadi di Basis Data Internaisonal Terhadap Cyber Crime menurut Perspektif Undang-Undang Indonesia Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo; Irawati, Arista Candra; Irhamdessetya, Hani; Yuliawan, Indra
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 4 No. 4: Juni 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v4i4.10519

Abstract

dan kekurangan, terutama dalam akses informasi dan pengelolaan data pribadi. Meskipun kemajuan teknologi, seperti cloud computing, memudahkan akses informasi, risiko penyalahgunaan data pribadi semakin meningkat, terutama dalam sektor perdagangan, perbankan, pendidikan, dan pemerintahan. Konsep digital dossier mengumpulkan informasi pribadi yang berpotensi disalahgunakan, menimbulkan tantangan dalam perlindungan data. Kejahatan siber, seperti pencurian identitas dan ransomware, menjadi ancaman serius yang memerlukan perhatian lebih. Di Indonesia, meskipun telah ada ketentuan hukum yang berkaitan dengan keamanan data individu, penegakan hukum dan kesadaran masyarakat masih menjadi kendala. Oleh sebab itu, sinergi antara pemerintah, bidang usaha swasta, dan komunitas adalah kunci untuk menciptakan suasana yang aman bagi data pribadi. Kerjasama internasional juga diperlukan untuk menghadapi kejahatan siber yang semakin kompleks. Upaya bersama dalam meningkatkan kesadaran dan regulasi akan memastikan perlindungan data pribadi, menjaga hak individu di tengah kemajuan teknologi yang pesat.
PENGENALAN WARNA DALAM BAHASA JEPANG PADA PENERAPAN RAMBU LALU-LINTAS DI SDN CANDIREJO 02 UNGARAN Priventa, Hendrike; Handayani, Umi; Irhamdessetya, Hani; Maulidha, Riztanti Ayu; Nugroho, Bagas Slamet
Jurnal Bakti Humaniora Vol. 2 No. 2 (2022): DESEMBER 2022
Publisher : Universitas Ngudi Waluyo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35473/jbh.v2i2.2001

Abstract

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan atas dasar pentingnya pengenalan kepada generasi muda terhadap bahasa asing khususnya Bahasa Jepang. Hal ini diintegrasikan dengan penerapan warna pada sistem lalu lintas di Indonesia. Fungsi pengenalan warna sangat penting pada anak usia dasar selain meningkatkan kognitif dan kreatifitas.  Hal ini memicu tim pelaksana pengabdian untuk membekali para siswa tersebut dalam penguasaan bahasa Jepang lebih mudah dan efektif. Usulan Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini berjudul: ‘‘Pengenalan Warna dalam Bahasa Jepang pada Penerapan Rambu Lalu-Lintas di Indonesia’. Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan edukasi kepada mitra terhadap warna dalam bahasa Jepang dan penerapannya pada sistem lalu lintas di Indonesia.   Tim pelaksanaan  ingin memberikan pengarahan agar siswa tidak melanggar terhadap hukum lalu lintas.  Lokasi pengabdian ini akan dilaksanakan di SDN 02 Candirejo Ungaran  di Kabupaten Semarang. Metode yang digunakan adalah metode flashcard yang digunakan untuk mengajarkan siswa pada warna dalam bahasa Jepang. Setelah itu, tim memberikan pengarahan mengenai hubungan warna dengan simbol-simbol lalu-lintas. 
PERAN ADVOKAT DALAM MENJAMIN DUE PROCESS OF LAW PADA PERKARA PENIPUAN EKONOMI (Pasal 379a KUHP): REFLEKSI ATAS SINERGI DAN INTEGRITAS CATUR WANGSA PENEGAK HUKUM Hani Irhamdessetya; Arista Candra Irawati; Hendra Wijaya; Ahmad Isman Affandi; Purwati
Semarang Law Review (SLR) Vol. 6 No. 2 (2025): Oktober
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/slr.v6i2.12734

Abstract

Law enforcement in economic fraud cases is becoming increasingly complex, requiring guarantees  of due process of law as the foundation of justice. Lawyers play a central role, not only as client advocates, but also as guardians of the legal process to ensure it  remains in line with principles of the rule of law. This study uses the case study of Decision Number 138/Pid.B/2025/PN Smg to evaluate the synergy and integrity of the four pillars of law enforcement (judges, prosecutors, police, and lawyers). Thus, the role of synergy among the four branches as a determining factor in the implementation of due process of law in economic fraud cases, an area that often focuses only on the roles of each instituition separately. Using normative and empirical legal methods, reinforced by the theoretical framework of the rule of law and the principle of fair trial, the results of the analysis show the significant role of lawyers in safeguarding the rights of defedents. Howefer, fundamental weaknesses were found in the coordination between law enforcement agencies and unequal perceptions of the independence of advocates. This study concludes that the suboptimal synergy of Catur Wangsa is the main obstacle to the substantive realization of due process of law. Therefore, practical recommendations are formulated to build a more integrated coordination mechanism to strengthen the integrity of the criminal justice system.   Abstrak Penegakan hukum dalam perkara penipuan ekonomi semakin kompleks, menuntut jaminan atas prinsip due process of law sebagai fondasi keadilan. Advokat memagang peran sentral, tidak hanya sebagai pendamping klien, tetapi juga sebagai pengawal proses hukum agar tetap sejalan denga prinsip-prinsip negara hukum (rule of law). Penelitian ini menggunakan studi kasus Putusan Nomor 138/Pid.B/2025/PN Smg untuk mengevaluasi sinergi dan integritas Catur Wangsa penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan advokat). Maka, peran aspek sinergi Catur Wangsa sebagai faktor determinan dalam implementasi due process of law pada perkara penipuan ekonomi, sebuah area yang seringkali hanya berfokus pada peran masing-masing institusi secara terpisah. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, serta diperkuat oleh kerangka teoritis rule of law dan asas fair trial, hasil analisis menunjukkan peran signifikan advokat dalam mengawal hak-hak terdakwa. Namun, ditemukan kelemahan fundamental dalam koordinasi antar penegak hukum dan persepsi yang belum setara terhadap independensi advokat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi Catur Wangsa yang belum optimal menjadi penghambat utama terwujudnya due process of law secara substantif. Oleh karena itu, dirumuskan rekomendasi praktis untuk membangun mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi guna memperkuat integritas sistem peradilan pidana.
Co-Authors Abdul Aziz Affandi, Ahmad I Agustin, Dina Twenty Ahmad Isman Affandi Aniatul Khusna Arista Candra Irawati Bagus Abdulloh Asidiq bernad, Bernadus Dewanto Dina Twenty Agustin Elfiana Elfiana, Elfiana Fahrisky, Zidant Hendra Wijaya Hendrike Priventa Maulidha, Riztanti Ayu Nugroho, Bagas Slamet Nurcahyo, Satria A Prabowo, Bagus Zaidan Cahyo Pratama, Faiz Afri Pupung Hermawan Purwati Purwati Purwati Rahayu, Agil Faradina Salsabiela D. Suyudi Sudiyono Sudiyono Umi Handayani Usman, Yerniah Iswanti Veronika, Irma Roito Wahyu Kristiningrum Yuliawan, Indra Zhyka Sofhia Firdausi