<![CDATA[This study is motivated by the suboptimal implementation of marriage agreements as legal protection instruments in practice, particularly concerning legal certainty over marital property and third parties. The research problem addresses how marriage agreements are implemented based on prevailing legal provisions and what obstacles and solutions arise in practice. This study aims to analyze the implementation of marriage agreements and identify the constraints and corresponding solutions. The research questions include: (1) how marriage agreements are implemented in practice, and (2) what obstacles and solutions exist in their implementation. This research employs an empirical legal method with a socio-juridical approach, utilizing primary data from interviews with notaries and secondary data from laws, regulations, and legal literature. The results indicate that the implementation of marriage agreements generally aligns with legal provisions, particularly regarding property separation; however, its effectiveness remains limited due to low public awareness, administrative barriers, and inconsistencies in registration procedures. The novelty of this study lies in its integrative analysis between normative regulation and empirical practice, emphasizing that registration of marriage agreements is a determining factor in ensuring legal certainty, especially for third parties. AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya implementasi perjanjian perkawinan sebagai instrumen perlindungan hukum dalam praktik, khususnya terkait kepastian hukum terhadap harta perkawinan dan pihak ketiga. Permasalahan penelitian mencakup bagaimana pelaksanaan perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta apa saja hambatan dan solusi dalam praktiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perjanjian perkawinan dan mengidentifikasi kendala serta upaya penyelesaiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana implementasi perjanjian perkawinan dalam praktik, dan (2) apa hambatan serta solusi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan data primer melalui wawancara dengan notaris serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perjanjian perkawinan pada prinsipnya telah sesuai dengan ketentuan hukum, terutama terkait pemisahan harta, namun efektivitasnya masih terbatas akibat rendahnya pemahaman masyarakat, hambatan administratif, serta ketidaksinkronan prosedur pencatatan. Kebaharuan penelitian ini terletak pada penguatan analisis keterkaitan antara aspek normatif dan praktik empiris yang menegaskan bahwa pencatatan perjanjian perkawinan merupakan faktor determinan dalam mewujudkan kepastian hukum, khususnya terhadap pihak ketiga.]]>
