Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum JURNAL USM LAW REVIEW Jurnal Pengabdian Teratai Hang Tuah Law Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa
Septiandani, Dian
Universitas Semarang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Energy Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
FASAKH PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. Linawati, Iis; Septiandani, Dian; Yulistyowati, Efi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.971

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang fasakh perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-fasakh-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt,  alasan  Pemohon  mengajukan  permohonan  fasakh  terhadap  Termohon  karena  Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf(e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Pemohon  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum.   Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh.This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of   judge’s   consideration   in   court   rulling   Number   1899/Pdt.G/2013/PA.Pt   in   making   fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondents household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Quran letter Ar- Rum  verse  21,  and  there  have  been  reasons  for  divorce  as  referred  to  in  Article  19  letter  (e)  of Government  Regulation  Number  9  Year  1975  juncto  Article  116  letter  (e)  Compilation  of  Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners petition is not against the lawThe basis of judges consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts. 
Kontruksi Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Septiandani, Dian; triasih, dharu; Muryati, Dewi Tuti
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 1 (2017): Januari
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i1.954

Abstract

 Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara pria dan wanita yang keduanya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan satu sama lain. Perkawinan beda agama bisa terjadi antar sesama WNI yaitu pria WNI dan wanita WNI yang keduanya memiliki perbedaan agama/ kepercayaan juga bisa antar beda kewarganegaraan yaitu pria dan wanita yang salah satunya berkewarganegaraan asing dan juga salah satunya memiliki perbedaan agama atau kepercayaan. Permasalahan pada penelitian ini ialah kajian hukum perkawinan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia menurut Hukum Islam, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pernikahan beda agama tidak diperbolehkan. Peraturan dalam UU Perkawinan sudah sesuai dengan peraturan setiap agama di Indonesia. Keberadaan UU Perkawinan tidak hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam saja, namun berlaku bagi semua agamaThe marriage of different religions is a marriage between men and women who both have different religions or beliefs with each other. Different religious marriages can occur between Indonesian Citizens, WNI men and women who both have differences in religion / beliefs can also be different between citizenship of men and women who one of them foreign citizenship and also one of them has different religions or beliefs. The problem of this study is the study of marriage law of different religions in the perspective of Islamic law and positive law in Indonesia according to Islamic Law, Marriage Law and Compilation of Islamic Law, religious marriage is not allowed. The rules in the Marriage Law are in conformity with the rules of every religion in Indonesia. The existence of Marriage Law applies not only to people who are Moslems but to all religions.
FASAKH PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA: STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PATI No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. Linawati, Iis; Septiandani, Dian; Yulistyowati, Efi
Hukum dan Masyarakat Madani Vol 7, No 3 (2017): Desember
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1030

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang fasakh perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-fasakh-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt,  alasan  Pemohon  mengajukan  permohonan  fasakh  terhadap  Termohon  karena  Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf(e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan  Pemohon  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  danpermohonan Pemohon tidak melawan hukum.   Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh.This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of   judge’s   consideration   in   court   rulling   Number   1899/Pdt.G/2013/PA.Pt   in   making   fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondents household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Quran letter Ar- Rum  verse  21,  and  there  have  been  reasons  for  divorce  as  referred  to  in  Article  19  letter  (e)  of Government  Regulation  Number  9  Year  1975  juncto  Article  116  letter  (e)  Compilation  of  Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners petition is not against the lawThe basis of judges consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts.
Peran Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Mukharom Mukharom; Dharu Triasih; Dian Septiandani
SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i Vol 7, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia and Law UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/sjsbs.v7i2.14894

Abstract

AbstractThe enactment of  Law Number 3 of 2006 concerning Religious Courts which in addition increases the authority of the Religious Courts in the field of Islamic economics, this makes the absolute authority of the Religious Courts. This research was carried out descriptively analytically, and the approach used was empirical juridical, so the data used in this study were primary data, and secondary data. The problem in this study is first, what is the role of alternative dispute resolution institutions in sharia economic dispute resolution; second, how are the challenges and obstacles of alternative dispute resolution institutions in resolving sharia economic disputes. The purpose of this study is to determine the extent of the role of alternative dispute resolution institutions in resolving sharia economic disputes. The results of the study illustrate that there are several factors underlying the development of Islamic economics in Indonesia: a.The large number of Muslims in Indonesia. b. Historically the Religious Courts deal with various Islamic civil laws. c. Religion Court Apparatus. d. Sharia economy is rapidly expanding. e. Build in concept in the community towards sharia economics. In addition, there are sharia economic constraints: a. Lack of government attention. b.The Religious Courts apparatus lacks understanding of economic activities and sharia financial institutions. c. The Religious Court has an inferior image that is difficult to remove; third, how are obstacles, challenges and efforts for Judges in the Religious Court; the obstacle for judges is the inadequate condition of the human resources of judges. The economic scope stated in Article 49 letter (i) of Law Number 3 of 2006 does not yet have a legal basis.Keywords: Dispute Resolution, Sharia Economy, Religious Courts  AbstrakBerlakunya Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang di dalamnya menambah kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah, hal ini menjadikan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis, dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, dan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama, bagaimanakah peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah; Kedua, bagaimana tantangan dan hambatan lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peran lembaga alternatif penyelesaian sengketa dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hasil penelitian menggambarkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia adalah: a. Besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. b. Historis Peradilan Agama menangani berbagai hukum perdata Islam. c. Aparat Pengadilan Agama. d. Berkembang pesat ekonomi syariah. e. Konsep yang melekat (build in concept) di masyarakat terhadap ekonomi syariah. Selain itu, ada faktor penghambat ekonomi syariah: a. Kurangnya perhatian pemerintah. b. Aparat Peradilan Agama kurang memahami aktivitas ekonomi dan lembaga keuangan syariah. c. Peradilan Agama memiliki citra inferior yang sulit dihapus; Ketiga, bagaimana hambatan, tantangan dan upaya bagi para Hakim yang ada di lingkungan Pengadilan Agama; hambatan para hakim adalah keadaan sumber daya manusia dari para hakim yang belum memadai. Lingkup ekonomi yang tercantum dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor  3 Tahun 2006 belum memiliki dasar hukumnya.Kata Kunci: Penyelesain Sengketa, Ekonomi Syariah, Pengadilan Agama
Fasakh Perkawinan Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pati No. 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. Iis Linawati; Dian Septiandani; Efi Yulistyowati
Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 7, No 3 (2017): November
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.289 KB) | DOI: 10.26623/humani.v7i3.1426

Abstract

Penelitian ini menganalisis tentang fasakh perkawinan dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt. dan dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt dalam mem-fasakh-kan perkawinan. Jenis/tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif/doktrinal, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian fasakh perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 1899/Pdt.G/2013/ PA.Pt,  alasan  Pemohon  mengajukan  permohonan  fasakh  terhadap  Termohon  karena  Termohon mengalami gangguan jiwa atau stres termasuk ke dalam alasan-alasan perceraian. Dalam pembuktian cacat badan atau penyakit yang ada pada Termohon, Majelis Hakim hanya berdasarkan pada saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon, tanpa adanya alat bukti pendukung lain seperti surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa dan Majelis Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21, dan telah terdapat alasan bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (e) PP Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (e)  Kompilasi  Hukum  Islam,  dan Pemohon  dapat  membuktikan  dalil-dalil  permohonannya  dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum.   Dasar pertimbangan Hakim dalam mem-fasakh-kan perkawinan antara Pemohon dan Termohon berdasar pada dasar faktual, dasar hukum dan Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh.This research analyzed about fasakh marriage in court rulling 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt and the basis of   judge’s   consideration   in   court   rulling   Number   1899/Pdt.G/2013/PA.Pt   in   making   fasakh marriage.Type of research used is normative/doctrinal,specification of descriptive analitycal research, Data collection method using secondary data, obtained from primary legal materials and secondary law material which then analyzed normatively qualitative.Based on the result of research fasakh mariage in court rylling of religion court of Pati Number 1899/Pdt.G/2013/PA.Pt.the reasons of the Petitioners filed a petition for the fasakh against the Respondent because the Respondent suffered a mental or mental disordersincluding the reasons for divorce.In the proof of disability or disease existing in the Respondent, the Panel of Justices is based only on the witnesses presented by the Petitioner, without any other supporting evidence such as a letter from thepsychiatric hospitaland the Panel of Judges in making the fasakh because the Applicant and the Respondent's household have been out of harmony and have not achieved the purpose of marriage as Article 1of Law Number 1 Year 1974 juncto Al-Qur'an letter Ar- Rum  verse  21,  and  there  have  been  reasons  for  divorce  as  referred  to  in  Article  19  letter  (e)  of Government  Regulation  Number  9  Year  1975  juncto  Article  116  letter  (e)  Compilation  of  Islamic Law,and the Petitioner may prove the arguments of his petition and the Petitioners' petition is not against the lawThe basis of judge's consideration in making the fasakh marriage between the Petitioners and the Respondent based on the factual basis, the legal basis and the Panel of Judges agree and take over the opinion of the fiqh experts.
KONSEKUENSI HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKSANAKAN POLIGAMI YANG MELANGGAR ATURAN HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM ISLAM Dian Septiandani; Dhian Indah Astanti
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4314

Abstract

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Pada prinsipnya, hukum perkawinan di Indonesia berasaskan monogami. Akan tetapi perkawinan poligami dalam Islam tidak dilarang dan diakomodir oleh pemerintah dalam Undang-Undang Perkawinan. Dalam Islam diperbolehkan seorang suami melakukan poligami dan tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil, sedangkan dalam UU Perkawinan seorang suami yang ingin poligami harus memenuhi syarat alternatif dan syarat komulatif yang telah diatur oleh undang-undang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini menjadi sangat penting untuk dilakukan guna menemukan konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari hukum positif, konsekuensi seorang suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan hukum yakni perkawinan dianggap batal demi hukum sehingga perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, istri pertama dapat membatalkan perkawinan, serta suami dapat dijatuhi pidana. Sedangkan dalam hukum islam, hukumnya haram apabila suami yang berpoligami tidak berlaku adil serta melebihi dari empat istri.
PROBLEMATIKA EKSEKUSI HARTA PAILIT DALAM CROSS BORDER INSOLVENCY Lia Nopiharni Puspitasari; Dian Septiandani; Diah Sulistyani Ratna Sediati; Kadi Sukarna
JURNAL USM LAW REVIEW Vol 4, No 2 (2021): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v4i2.4238

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktek eksekusi harta pailit yang di dalam pelaksanaannya terdapat problematika dan juga mekanisme pemberesan harta pailit dalam cross border insolvency. Terkait dengan adanya kepailitan lintas batas negara, Indonesia belum mengatur mengenai peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga muncul sebuah problematika dalam eksekusi kepailitan lintas batas negara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Cross border insolvency dapat terjadi apabila aset atau utang seorang debitur terletak di lebih dari satu negara atau apabila debitur termasuk ke dalam yurisdiksi pengadilan pada dua atau lebih negara. Dalam kaitannya dengan kasus kepailitan yang bersifat lintas batas, sering terjadi suatu keadaan dimana terdapat debitor yang akan digugat pailit berkedudukan di suatu negara, tetapi ia juga melakukan kegiatan usaha dan memiliki aset di luar negeri. Begitupun sebaliknya, debitor asing yang akan digugat pailit, tetapi ia memiliki kegiatan usaha ataupun aset di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan keadaan harta debitur yang melintasi batas negara sering menimbulkan permasalahan mengenai batasan harta debitur yang termasuk ke dalam boedel pailit.
The Principles of Zakat and Tax Upon the Time of Rasulullah SAW Dian Septiandani; Abd. Shomad
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 1, APRIL 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i1.87

Abstract

Zakat is one of principal worship requiring every individual (mukallaf) with considerable property to spend some of the wealth for zakat under several conditions applied within. On the other hand, tax is an obligation assigned to taxpayers and should be deposited into the state based on policies applied, with no direct return as reward, for financing the national general expense. In their development, both zakat and tax had quite attention from Islamic economic thought. Nevertheless, we, at first, wanted to identify the principles of zakat and tax at the time of Rasulullah SAW. Therefore, this study referred to normative research. The primary data was collected through library/document research and the secondary one was collected through literature review by inventorying and collecting textbooks and other documents related to the studied issue.
Legal Formulation of Marriage of Different Religions for the Benefit of Society Dian Septiandani; Dharu Triasih; Dewi Tuti Muryati
Hang Tuah Law Journal VOLUME 1 ISSUE 2, OKTOBER 2017
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v1i2.95

Abstract

Different religious marriages are a problem for society. Indonesia is a country with the majority of the world's largest Muslim population issues concerning marriage is still common. There is a need for proper legal formulation for interfaith marriage as an effort to minimize any adverse impacts arising in different religious marriages.
PENINGKATAN PEMAHAMAN SISWA SMK KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG MENGENAI ASPEK HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL Tri Mulyani; Dian Septiandani; Dhian Indah Astanti
Jurnal Pengabdian Teratai Vol 4 No 1 (2023): Jurnal Pengabdian Teratai
Publisher : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Kosgoro 1957

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55122/teratai.v4i1.733

Abstract

Negara Indonesia menjamin kebebasan berpendapat setiap warganya, namun juga terdapat pembatasan untuk mencegah terjadinya pencemaran nama baik. Dengan terjadinya kemajuan teknologi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial semakin marak. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi tindak pidana pencemaran nama baik ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku pencemaran nama baik, bisa siapa saja, bahkan remaja. Banyak remaja yang harus bermasalah dengan hukum karena unggahan berupa kata-kata, gambar atau foto tanpa mereka sadari mencemarkan nama baik pihak lain. Hal ini terjadi karena ketidakpahaman mereka mengenai aspek hukum pencemaran nama baik. Bertolak dari sinilah, maka perlu dilakukan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pemahaman terhadap Siswa di SMK Kristen Terang Bangsa Semarang. Pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung, dan evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil penyebaran kuesioner pree-test dan post-test peningkatan pemahaman siswa. Hasil pree-test pemahaman siswa 24,6%, selanjutnya hasil post-test siswa 91,8%. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan bahwa pemahaman Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial, menunjukkan adanya peningkatan 68,6%, itu artinya terdapat respons yang positif dari Siswa SMK Terang Bangsa Semarang mengenai aspek hukum pencemaran nama baik di media sosial.
Co-Authors Abd. Shomad Abd. Shomad Amri Panahatan Sihotang Ani Triwati Dewi Tuti Muryati Dewi Tuti Muryati, Dewi Tuti Dharu Triasih Dharu Triasih Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Diah Sulistyani Efi Yulistyowati Iis Linawati Lia Nopiharni Puspitasari Linawati, Iis Mukharom Mukharom sukarna, kadi Tri Mulyani Triasih, Dharu Yudhitiya Dyah Sukmadewi, Yudhitiya Dyah Yulistyowati, Efi