Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum
Muh. Arafah
Universitas Muhammadiyah Cileungsi, Indonesia

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutus perselisihan hasil pemilihan umum Kepala Daerah Muh. Arafah; Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo
Jurnal Hukum Vol 1 No 1 (2025): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v1i1.1879

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) memiliki kewenangan memutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) berdasarkan diantaranya putusan MK RI No. 072-073/PUU-II/2004 dan Undang Undang RI No. 48 Tahun 2009. Namun, melalui putusan MK RI No. 97/ PUU-XI/ 2013, MK RI memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada. Tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis mengenai, apakah MK RI sudah tepat atau tidak, memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada. Jenis penelitian, yaitu menggunakan penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, hukum sekunder dan tersier. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu MK RI tidak tepat memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada, karena: 1) Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan bagian dari pemilihan umum yang terdapat pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Putusan MK RI memutuskan menghapus kewenangannya dalam mengadili sengketa hasil pemilukada merupakan putusan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakkonsistenan.
Co-Authors Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo