Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum
Muh. Arafah
Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kebijakan Hukum Terbuka Pembentuk Undang-Undang dalam Persyaratan Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Muh. Arafah; Laila Yasir; Zahra Abella
Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v2i1.2718

Abstract

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki kewenangan pemerintahan secara atribusi dalam membuat suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, termasuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Namun, adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil alih kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mengatur persyaratan usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23 P/HUM/2024 telah sesuai dengan konsep kewenangan pemerintahan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23 P/HUM/2024 tidak sesuai dengan konsep kewenangan pemerintahan karena kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 diperoleh melalui kewenangan pemerintahan secara atribusi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, mengatur lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Kewenangan Pemerintahan dalam Persyaratan Usia Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah Muh. Arafah; Taupik Padilah; Mutiara Farida
Jurnal Hukum Vol 2 No 1 (2026): Jurnal Hukum
Publisher : LPPMPK - Universitas Muhammadiyah Cileungsi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37373/jh.v2i1.2719

Abstract

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki kewenangan pemerintahan secara atribusi dalam membuat suatu Peraturan Komisi Pemilihan Umum, termasuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur tentang persyaratan usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Namun, adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengambil alih kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam mengatur persyaratan usia calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23 P/HUM/2024 telah sesuai dengan konsep kewenangan pemerintahan. Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 23 P/HUM/2024 tidak sesuai dengan konsep kewenangan pemerintahan karena kewenangan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 diperoleh melalui kewenangan pemerintahan secara atribusi, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemilihan umum berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, mengatur lebih lanjut mengenai rincian tahapan persiapan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Co-Authors Laila Yasir Mutiara Farida Taupik Padilah Zahra Abella