Fahmi Rizky Khoirul Jihad
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

ANALISIS DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN ANGGARAN KELURAHAN DI KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG PROVINSI BANTEN Fahmi Rizky Khoirul Jihad; Nadia Khumairatun Nisa; Alfiyah Tuhfah; Muhammad Rizkiyan; Dewi Rahma Azzahrah; Hiskia Paulina
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 4 No 2 (2026): Juli-Desember 2026
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v4i2.2042

Abstract

Penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel menuntut adanya pengawasan yang efektif dalam pengelolaan anggaran kelurahan. Kecamatan memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan melalui fungsi pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengawasan pengelolaan anggaran kelurahan di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang Provinsi Banten. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan penelitian dipilih secara purposive yang terdiri atas Camat, aparatur kecamatan, dan lurah di wilayah Kecamatan Cipocok Jaya. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan daftar telaah dokumen. Analisis data dilakukan menggunakan model Creswell melalui tahapan pengorganisasian data, pengkodean, pembentukan tema, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilaksanakan secara berlapis melalui verifikasi administrasi, monitoring, evaluasi berkala, pemeriksaan SPJ, serta pemanfaatan sistem digital dan transaksi non-tunai yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulannya, Kecamatan Cipocok Jaya telah menjalankan fungsi pengawasan anggaran kelurahan secara terstruktur dan efektif, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan koordinasi, serta perluasan partisipasi masyarakat untuk mendukung tata kelola keuangan yang lebih optimal.