Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)
Listyaningsih Listyaningsih
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
ANALISIS CAPACITY BUILDING DALAM KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI PROVINSI BANTEN Alviana Meisya; Listyaningsih Listyaningsih; Tiwi Rizkiyani
JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies) Vol 10, No 2 (2026)
Publisher : http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JIPAGS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/jipags.v10i2.41720

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis capacity building dalam kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten melalui model Deborah Eade, yaitu sumber daya manusia, organisasi, anggaran, infrastruktur. dan jejaring. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi dengan analisis data menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa capacity building dalam kelembagaan pengarusutamaan gender di Provinsi Banten masih belum optimal. Temuan penelitian menunjukkan keterbatasan kapasitas substansif SDM, lemahnya kapasitas organisasi PUG, terdapat disfungsi kapasitas anggaran PUG, keterbatasan kapasitas infrastruktur data terpilah gender, dan lemahnya kapasitas jejaring PUG. Temuan lain ditemukan rendahnya komitmen politik dan kepemimpinan (political will), lemahnya regulasi hukum dan payung kebijakan operasional, lemahnya pengawasan PUG tanpa sanksi tegas, keterbatasan akses informasi publik berbasis gender, dan dampak kebijakan PUG pada masyarakat belum jelas. Secara keseluruhan, masih diperlukan penguatan kelembagaan yang baik dengan mengintegrasikan PUG keseluruh siklus perencanaan dan anggaran, kuatkan komitmen lintas perangkat daerah, perkuat data terpilah dan analisis gender, penguatan pelatihan teknis PUG untuk OPD, perkuat mekanisme monitong, evaluasi dan tindak lanjut serta bangun kolaborasi dengan jejaring yang berkelanjutan.
Co-Authors Alviana Meisya Tiwi Rizkiyani