Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Urgensi Pembentukan Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Pasca-2025 sebagai Instrumen Koordinasi Tata Kelola Maritim Nasional Fathurrahman Jamil
Forschungsforum Law Journal Vol 3 No 03 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v3i03.15740

Abstract

Indonesia's status as an archipelagic state places maritime governance as a strategic policy agenda that requires effective cross-sectoral coordination. Presidential Regulation Number 16 of 2017 on the Indonesian Ocean Policy is operationalized through Presidential Regulation Number 85 of 2021 on the Indonesian Ocean Policy Action Plan (RA-KKI) 2021–2025, which functions as a coordination instrument for implementing the seven pillars of national maritime policy. The expiration of the RA-KKI in 2025 without a successor regulation has created a potential implementation gap that may affect legal certainty, inter-ministerial coordination, monitoring and evaluation mechanisms, and alignment with the National Long-Term Development Plan (RPJPN) 2025–2045. This study employs normative legal research using a statutory approach to examine the legal status of the RA-KKI, the implications of its expiration, and the urgency of establishing a post-2025 action plan. The findings demonstrate that the RA-KKI is not merely a planning document but an administrative law instrument that operationalizes the Indonesian Ocean Policy through the allocation of institutional responsibilities, performance indicators, and cross-sectoral coordination mechanisms. Therefore, the Government should promptly enact a new Presidential Regulation establishing the 2026–2030 RA-KKI, integrated with the RPJPN 2025–2045 and supported by measurable performance indicators and institutionalized evaluation mechanisms to strengthen coherent, accountable, and sustainable maritime governance
Tata Kelola Pemanfaatan Ruang Laut Di Negara-Negara ASEAN: Analisis Perbandingan Berdasarkan Systematic Literature Review Fathurrahman Jamil; Steven Toar Sambouw; Bayu Asih Yulianto
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 11: Oktober 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i11.21273

Abstract

Pemanfaatan ruang laut di kawasan ASEAN menghadapi tekanan yang semakin kompleks akibat pertumbuhan ekonomi biru, perluasan kawasan konservasi, pelayaran, perikanan, dan kepentingan  maritim yang saling tumpang tindih, sementara kerangka tata kelola ruang laut yang terintegrasi di tingkat kawasan masih belum terbentuk secara memadai. Penelitian ini bertujuan menyintesis literatur ilmiah untuk membandingkan tata kelola pemanfaatan ruang laut di negara-negara ASEAN, mengidentifikasi persamaan, perbedaan, tantangan, dan faktor keberhasilannya, serta merumuskan model tata kelola yang relevan bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review mengacu pada protokol PRISMA 2020, dengan penelusuran pada sembilan basis data ilmiah publikasi periode 2015–2026, artikel tersebut  kemudian dianalisis melalui sintesis tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa tata kelola ruang laut ASEAN masih bersifat sektoral dengan variasi signifikan dalam kapasitas kelembagaan, ketersediaan perencanaan ruang laut, dan partisipasi pemangku kepentingan antarnegara. Singapura dan Vietnam menunjukkan kemajuan relatif, sementara Indonesia dan Filipina masih menghadapi tantangan koordinasi lintas sektor. Temuan ini penting karena mengonfirmasi bahwa fragmentasi kelembagaan, menjadi hambatan utama tata kelola ruang laut di kawasan. Sebagai kesimpulan, penelitian ini merumuskan model konseptual baru, ASEAN Integrated Marine Spatial Governance Framework, yang dapat menjadi acuan penguatan regulasi, harmonisasi kebijakan ASEAN.