Amalid Wamepa
Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

TRANSFORMASI TATA KELOLA BANTUAN SOSIAL MELALUI APLIKASI CEK BANSOS: KAJIAN LITERATUR DALAM PERSPEKTIF GOVERNANSI DIGITAL Rahma Mey Rani; Amalid Wamepa; Lutfi Febrianti; Atrika Iriani; Riza Adelia Suryani
Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah Vol. 2 No. 10 (2026): Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah (Otkober 2026)
Publisher : PT. Saha Kreasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64788/ar-rasyid.v2i10.500

Abstract

Transformasi digital mendorong perubahan cara pemerintah mengelola informasi, memberikan pelayanan, dan melibatkan masyarakat. Dalam pengelolaan bantuan sosial, Kementerian Sosial mengembangkan Aplikasi Cek Bansos sebagai kanal digital untuk mengecek status bantuan dan membuka partisipasi masyarakat melalui fitur usul dan sanggah. Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi tata kelola bantuan sosial melalui Aplikasi Cek Bansos dalam perspektif governansi digital. Metode yang digunakan adalah kajian literatur integratif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Literatur utama dipilih dari artikel ilmiah ini yang membahas digitalisasi perlindungan sosial, pengalaman pengguna Aplikasi Cek Bansos, keterbukaan pemerintah, dan tata kelola digital, serta dilengkapi sumber resmi Kementerian Sosial dan literatur konseptual digital government. Hasil kajian menunjukkan bahwa Aplikasi Cek Bansos memperluas akses informasi dan menyediakan ruang partisipasi masyarakat dalam pembaruan serta pengawasan data penerima bantuan. Namun, manfaat tersebut masih dibatasi oleh masalah teknis aplikasi, literasi digital, kualitas dan integrasi data, kesenjangan akses digital, serta belum kuatnya bukti mengenai tindak lanjut atas masukan masyarakat. Karena penelitian ini merupakan kajian literatur, temuan tidak didasarkan pada pengukuran lapangan langsung. Dari perspektif governansi digital, keberadaan fitur digital perlu diikuti mekanisme verifikasi, respons, dan pelacakan yang jelas agar partisipasi masyarakat dapat dinilai menghasilkan perubahan tata kelola yang nyata.