<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas Kepala Bidang Pengelolaan BMD, dua Pengelola BMD, dan dua Staf Verifikasi BPKAD Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD belum sepenuhnya optimal. Indikator efektivitas dan efisiensi belum tercapai secara maksimal karena terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi fisik barang, keterbatasan sumber daya manusia, serta tahapan penghapusan yang panjang dan masih melibatkan pihak ketiga. Indikator kecukupan telah didukung oleh dasar hukum dan prosedur yang jelas, sedangkan perataan telah terlaksana dengan baik melalui perlakuan yang sama terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Responsivitas juga berjalan cukup baik melalui pencatatan dan tindak lanjut terhadap setiap usulan penghapusan. Sementara itu, indikator ketepatan telah sesuai dari aspek prosedur dan dasar hukum, tetapi belum optimal dari aspek ketepatan waktu karena proses administrasi yang panjang dan berbelit. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD di Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sinkronisasi data administratif dengan kondisi fisik aset, serta penyederhanaan dan digitalisasi proses penghapusan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien. ]]>
