<![CDATA[Perkembangan media sosial telah melahirkan fenomena skincare viral yang secara signifikan memengaruhi perilaku konsumsi masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Produk skincare yang menjadi viral sering dipromosikan melalui influencer dan konten digital dengan klaim manfaat yang menarik, namun tidak selalu disertai informasi yang akurat mengenai keamanan, kualitas, dan legalitas produk. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko bagi konsumen, mulai dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar, kerugian ekonomi, tekanan psikologis akibat standar kecantikan yang tidak realistis, hingga potensi sengketa hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena skincare viral dalam perspektif hukum perlindungan konsumen, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait kosmetik. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi konsumen, namun tantangan utama terletak pada lemahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengawasan terhadap promosi digital yang masif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan literasi hukum konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta penegakan hukum yang efektif guna meminimalkan risiko dan mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal di era digital.]]>
