Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin
Teguh Satya Bhakti
Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perluasan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Menetapkan Ganti Rugi dan Kompensasi terhadap Perbuatan Pejabat Pemerintah yang Melanggar Hukum (Onrechtmatige Averheidsdaad) Teguh Satya Bhakti; Khalimi; Siti Wahyu Utami
ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin Vol. 4 No. 9 (2026): ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisplin, September 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/armada.v4i9.4065

Abstract

Penelitian ini mengkaji perluasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menetapkan ganti rugi dan kompensasi atas perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan kasus melalui kajian terhadap regulasi serta beberapa putusan PTUN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memperluas objek sengketa administrasi, mencakup tindakan konkret pemerintah, memperkuat pengujian penyalahgunaan kewenangan, serta mengubah konsep fiktif negatif menjadi fiktif positif. Analisis terhadap beberapa putusan PTUN menunjukkan bahwa perluasan kompetensi telah diterapkan dalam praktik, tetapi mekanisme pemulihan kerugian masih dipengaruhi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi dan kriteria yang lebih jelas dalam menentukan kerugian materiil, proporsionalitas, dan kompensasi untuk memperkuat perlindungan hukum bagi masyarakat.
Co-Authors Khalimi Siti Wahyu Utami