Edmon Makarim
Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN SIBER Edmon Makarim
Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 15, No 1 (2026): Pembinaan Kesadaran Hukum
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v15i1.2463

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, sekaligus meningkatkan eskalasi ancaman keamanan siber yang berdampak pada individu, organisasi, dan negara. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap ruang digital tidak selalu diimbangi dengan tingkat kesadaran hukum dan literasi keamanan siber yang memadai, sehingga menjadikan masyarakat sebagai kelompok yang paling rentan terhadap kejahatan siber, seperti pencurian data pribadi, penipuan daring, dan rekayasa sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembangunan kesadaran hukum masyarakat dalam meningkatkan keamanan siber di era digital, serta menelaah keterkaitannya dengan efektivitas regulasi nasional di bidang teknologi informasi dan perlindungan data pribadi. Metode penulisan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan perspektif sosiologis hukum dan analisis literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa keamanan siber tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis, melainkan sebagai isu multidimensional yang sangat dipengaruhi oleh faktor perilaku dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kesadaran hukum melalui pendekatan edukatif dan partisipatif menjadi prasyarat utama dalam menciptakan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan siber nasional di tengah dinamika transformasi digital.
Pertanggungjawaban Hukum PSrE atas Kegagalan Verifikasi Identitas dalam Penerbitan Sertifikat Elektronik Edmon Makarim; Fajar Ramadhan; Ahmad Ramli
Legal Note Vol. 2 No. 4 (2026): Legal Note, October 2026
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Kalibra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70716/legalnote.v2i4.429

Abstract

The legal liability of Electronic Certification Providers (PSrE) becomes an issue when identity verification fails, causing an Electronic Certificate to be issued to an unauthorized party and subsequently used in a transaction that causes loss. This study asks how PSrE liability should be determined through verification duties, attribution of fault to the PSrE or a registration authority, the statutory presumption of intent or negligence, causation, and the contribution of the subscriber and relying party. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches through analysis of primary legal materials and relevant literature. The findings show that the verification duty is the starting point for liability attribution, while the use of a registration authority does not eliminate the responsibility of an Indonesian PSrE and remains subject to an audit duty. The presumptions in Government Regulation No. 71 of 2019 and Ministerial Regulation No. 11 of 2022 operate within the proof structure concerning loss, but do not make every loss automatically attributable to the PSrE because the connection between failure to comply with a duty and the claimed loss must still be established. The analytical contribution lies in a layered liability framework distinguishing duty, fault, causation, damage, and external allocation of responsibility from possible internal recourse. The study concludes that PSrE liability must be determined through the applicable duty, source of fault, causal connection, and contribution of other actors within the proven legal relationship.