Vita Mahardhika
Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Ambiguitas Asas Lex Specialis dalam Kriminalisasi Eksploitasi Seksual: Konflik Norma KUHP dan UU TPPO Raniah Adela Septianingrum; Vita Mahardhika
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): September
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.11848

Abstract

Penelitian ini menganalisis ambiguitas penerapan asas lex specialis derogat legi generali dalam penentuan dasar hukum kriminalisasi eksploitasi seksual melalui perantara di Indonesia. Permasalahan muncul akibat koeksistensi ketentuan umum dalam Pasal 296 dan Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ketentuan khusus dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstruksi hukum dari kedua peraturan tersebut, menganalisis penerapan asas lex specialis, serta mengevaluasi implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian menunjukkan bahwa inkonsistensi dalam penerapan asas lex specialis menimbulkan ketidakpastian hukum, disparitas pemidanaan, dan melemahnya perlindungan korban. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman penegakan hukum yang eksplisit serta harmonisasi regulasi antara KUHP dan UU TPPO guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan korban secara optimal.
Problematika Pembuktian Unsur Kesengajaan dalam Penjelasan Pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Anak Buah Kapal dalam Kasus Pengedaran Narkotika Skala Besar I Komang Bugi Yudhayana; Vita Mahardhika
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): September
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.11903

Abstract

This study examines the problem of proving the element of intent in the application of Article 114 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics, particularly in cases involving ship crew members (Anak Buah Kapal/ABK) in large-scale drug trafficking. The main issue lies in the difficulty of distinguishing between possession and intent, which often leads to broad interpretations in law enforcement practices. This research aims to analyze the scope of intent and to determine the limits of possession and criminal liability for ABK who claim not to know narcotics are being transported. The study uses a normative juridical method combined with a case approach, relying on statutory regulations, legal doctrines, and relevant court decisions. The findings show that intent is often inferred from physical presence or control rather than proven through clear evidence of knowledge and willingness, which risks imposing liability on individuals without actual culpability. The study concludes that stricter standards in proving intent and clearer limitations on possession are necessary to ensure fairness, legal certainty, and proportionality in narcotics law enforcement.