<![CDATA[Penelitian ini menganalisis fenomena kriminalisasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan studi kasus pada pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji batas pertanggungjawaban PPK serta keabsahan pemidanaan dalam sengketa lahan proyek publik. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penetapan lokasi pembangunan TPS3R merupakan bentuk mandat yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta berdiri di atas lahan bermateriil Surat Hibah atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Kecamatan. PPK bertindak selaku pelaksana teknis yang dilindungi oleh doktrin perintah jabatan (ambtelijk bevel) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Asas Presumsi Keabsahan (Vermoeden van Rechtmatigheid). Kedua, penjatuhan pidana korupsi dan kualifikasi kerugian negara secara total loss terhadap pekerjaan fisik yang telah selesai 100% merupakan kekeliruan dalam mengonstruksi ajaran kausalitas (causaliteitsleerstuk) dan melanggar asas actus non facit reum nisi mens sit rea, mengingat PPK bertindak tanpa mens rea maupun unsur memperkaya diri. Selain itu, pelaporan oleh pihak ketiga memuat cacat legal standing atas surat kuasa serta memicu sengketa keperdataan (prejudisiel geschil) yang seharusnya menunda proses pidana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perlindungan hukum yang jelas bagi PPK serta pembatasan yang tegas antara maladministrasi, sengketa perdata, dan tindak pidana korupsi.]]>
