Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Merek (Studi Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt) Mariyanto; Noenik Soekorini; Sri Astutik; Vieta Imelda Cornelis
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12415

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik merek terdaftar serta mengkaji ratio decidendi hakim dalam perkara tindak pidana penggunaan merek pihak lain tanpa hak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Blt). Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum represif terhadap korban telah diwujudkan melalui penjatuhan sanksi pidana berdasarkan Pasal 100 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, sanksi tersebut belum memberikan perlindungan yang optimal, khususnya terkait pemulihan kerugian pemegang hak dan pemberian efek jera. Lebih lanjut, ratio decidendi hakim pada prinsipnya telah memenuhi standar pembuktian delik, namun pertimbangan hukumnya masih sangat positivistik—lebih berorientasi pada pemenuhan unsur pidana daripada penegasan fungsi merek sebagai hak eksklusif yang bernilai ekonomi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan paradigma hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum agar putusan pengadilan dapat lebih efektif sebagai sarana perlindungan hak kekayaan intelektual sekaligus penegakan hukum merek di Indonesia.

Penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penelantaran Anak oleh Ayah Kandung dalam Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mnd Mika Sau’allo Sambira; Vieta Imelda Cornelis; Noenik Soekorini; Sri Astutik
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12659

Penelantaran merupakan suatu tindak pidana karena penelantaran tidak mencerminkan sisi humanism seseorang sebagai manusia. Penelantaran adalah tidak dilakukannya kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan dasar anak, termasuk kasih sayang dan perhatian terhadap anak. Tetapi tidak semua anak beruntung dan mendapatkan hak-hak mereka, tidak sedikit fakta yang justru memperlihatkan bagaimana orang tua, khususnya ayah, mengabaikan kewajiban dalam merawat dan menafkahi anak. berbagai dalil yang dikemukakan orang tua untuk membenarkan atau setidaknya mengelak dari kewajiban menafkahi anak. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah bentuk perlindungan hukum pidana terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penelantaran oleh ayah kandung dan penerapan sanksi pidana pelaku penelantaran anak oleh ayah kandung dalam putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mnd. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini adalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Ayah Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak Berdasarkan Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2024/PN Mnd perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 49 huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perlindungan Hak Korban dalam Proses Penyidikan Perkara KDRT oleh Penyidik Polri (Studi di Wilayah Hukum Polres Kaimana) Osama Papua Amanarauw; Vieta Imelda Cornelis; M. Yustino Aribawa; Dedi Wardana Nasution
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12694

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan hak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam proses penyidikan oleh penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kaimana, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya penanganannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap 14 Laporan Polisi (LP) kasus KDRT periode Januari hingga Juli 2026 di wilayah hukum Polres Kaimana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Kaimana telah berupaya memberikan perlindungan awal (immediate protection) dan menjalankan Prosedur Operasional Standar (SOP), khususnya dalam menjaga kerahasiaan identitas korban, fasilitasi visum et repertum, serta koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, pemenuhan hak korban belum berjalan secara optimal. Penyampaian informasi perkembangan perkara secara proaktif masih bervariasi bergantung pada beban kerja penyidik, serta penanganan pemulihan psikologis dan trauma belum mendalam. Hambatan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan jumlah personel, minimnya sarana prasarana seperti Ruang Pelayanan Khusus (RPK), ketiadaan tenaga ahli psikologi forensik, keterbatasan anggaran, serta tantangan sosiologis berupa dominasi budaya patriarki dan penyelesaian sengketa berbasis adat yang kerap meminggirkan hak-hak hukum korban. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik, penguatan fasilitas pendukung, serta konsistensi sinergi interprofesional lintas sektor guna mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan gender dan berpusat pada korban.

Konstitusionalisme Peralihan Kekuasaan Eksekutif (Studi Perbandingan Antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat China) Arsy Widiya Arsad; Vieta Imelda Cornelis; Fathul Hamdani; Nur Handayati
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12696

Penelitian ini mengkaji mekanisme konstitusional peralihan kekuasaan eksekutif presiden serta peran lembaga legislatif negara dalam menjamin legalitas suksesi kepemimpinan politik, dengan membandingkan Republik Indonesia dan Republik Rakyat China (RRC). Menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, komparatif, dan konseptual, penelitian ini menganalisis bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945 serta Konstitusi RRC Tahun 1982 beserta amandemen 2018. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan struktural dan ideologis yang mendasar di antara kedua tata hukum. Indonesia menerapkan sistem presidensial konstitusional berlandaskan prinsip kedaulatan rakyat, pemilihan umum secara langsung, pembatasan masa jabatan tertutup (maksimal dua periode lima tahunan berdasarkan Pasal 7), serta pengawasan konstitusional oleh MPR, DPR, dan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, RRC menganut sistem sosialis satu partai di bawah kendali Partai Komunis China (PKC), di mana Kongres Rakyat Nasional (KRN) bertindak sebagai lembaga tertinggi negara yang melaksanakan pemilihan tidak langsung. Pasca amandemen konstitusi RRC tahun 2018 yang menghapus batas masa jabatan presiden, peralihan kekuasaan berpusat pada institusionalisasi kepemimpinan partai. Implikasinya, Indonesia mengedepankan legitimasi demokratis dan pengawasan antarlembaga, sedangkan China mengutamakan stabilitas politik dan kesinambungan tata kelola pemerintahan berbasis partai.

Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kepala Desa Pengguna Ijazah Palsu: (Studi Putusan Kasasi Nomor 1484 K/Pidsus/2021) Desy Natalia Siboro; Vieta Imelda Cornelis; M. Yustino Aribawa; Renda Aranggraeni
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12701

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dan penerapan ketentuan pidana dalam perkara penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa terpilih Patikala, berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021 yang membatalkan Putusan Bebas Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Lss. Rumusan masalah penelitian: 1) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021 yang membatalkan putusan bebas pelaku penggunaan ijazah palsu pada Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Lss?; dan 2) Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap pelaku penggunaan ijazah palsu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1484 K/Pid.Sus/2021 yang membatalkan Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Lss?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis isi dan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) Mahkamah Agung menilai Judex Facti keliru menerapkan hukum pembuktian dengan mensyaratkan surat asli sebagai satu-satunya alat bukti, padahal keterangan saksi, bukti surat, dan keterangan ahli secara konsisten membuktikan kepalsuan ijazah. 2) Mahkamah Agung menerapkan asas lex specialis derogat legi generali dengan mengutamakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai aturan khusus, dan menjatuhkan pidana penjara 1 tahun serta denda Rp50.000.000. Putusan ini menegaskan bahwa penggunaan ijazah palsu untuk mendaftar calon kepala desa memenuhi unsur pidana.

Analisis Yuridis Peran dan Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Barang/Jasa atas Kepemilikan Lahan Bermasalah Christiandi Panjaitan; Vieta Imelda Cornelis; Renda Aranggraeni; Fathul Hamdani
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12707

Penelitian ini menganalisis fenomena kriminalisasi terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, dengan studi kasus pada pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Kelurahan Kampung Bugis, Kota Tanjungpinang. Penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk mengkaji batas pertanggungjawaban PPK serta keabsahan pemidanaan dalam sengketa lahan proyek publik. Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, penetapan lokasi pembangunan TPS3R merupakan bentuk mandat yang didasarkan pada Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta berdiri di atas lahan bermateriil Surat Hibah atas nama Pemerintah Kota Tanjungpinang yang terdaftar di Kecamatan. PPK bertindak selaku pelaksana teknis yang dilindungi oleh doktrin perintah jabatan (ambtelijk bevel) sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP dan Asas Presumsi Keabsahan (Vermoeden van Rechtmatigheid). Kedua, penjatuhan pidana korupsi dan kualifikasi kerugian negara secara total loss terhadap pekerjaan fisik yang telah selesai 100% merupakan kekeliruan dalam mengonstruksi ajaran kausalitas (causaliteitsleerstuk) dan melanggar asas actus non facit reum nisi mens sit rea, mengingat PPK bertindak tanpa mens rea maupun unsur memperkaya diri. Selain itu, pelaporan oleh pihak ketiga memuat cacat legal standing atas surat kuasa serta memicu sengketa keperdataan (prejudisiel geschil) yang seharusnya menunda proses pidana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 1956. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perlindungan hukum yang jelas bagi PPK serta pembatasan yang tegas antara maladministrasi, sengketa perdata, dan tindak pidana korupsi.

Analisis Yuridis Transformasi Peran Content Creator Menjadi Pelaku Usaha dan Implikasinya terhadap Perlindungan Konsumen Richie Nakata; Sri Astutik; Fathul Hamdani; Vieta Imelda Cornelis
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12715

Perkembangan media sosial telah mendorong transformasi content creator dari penyampai informasi menjadi pelaku usaha yang memasarkan produk secara langsung kepada masyarakat. Transformasi tersebut menimbulkan konsekuensi hukum terhadap perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum content creator sebagai pelaku usaha serta tanggung jawab hukumnya dalam promosi produk melalui media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen, kesehatan, informasi dan transaksi elektronik, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12016 K/Pid.Sus/2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa content creator yang memasarkan produknya sendiri berkedudukan sebagai pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sehingga wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur serta bertanggung jawab atas produk yang dipasarkan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kepatuhan hukum dan pengawasan terhadap promosi produk melalui media sosial untuk meningkatkan perlindungan konsumen di era digital.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search