<![CDATA[Penelitian mengenai pengawasan keselamatan angkutan umum umumnya berfokus pada aspek implementasi kebijakan transportasi, sedangkan kajian yang mengintegrasikan implementasi peraturan daerah dengan perspektif fiqh siyasah dusturiyah masih terbatas. Penelitian ini menawarkan kebaruan melalui analisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 31 Tahun 2023 dalam pengawasan keselamatan dan kenyamanan penumpang angkutan umum di Kecamatan Berastagi serta mengkajinya dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (field research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karo telah melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan kelayakan kendaraan, sosialisasi kepada pengemudi, dan operasi gabungan dengan instansi terkait. Namun, implementasinya belum optimal karena masih ditemukan kendaraan yang mengangkut penumpang melebihi kapasitas, rendahnya kesadaran hukum sebagian pengemudi, serta keterbatasan jumlah petugas pengawas. Dalam perspektif fiqh siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan (almaṣlaḥah), keadilan (al-'adl), dan perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs). Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah dusturiyah, namun efektivitas implementasinya masih memerlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan kemaslahatan publik. ]]>
