Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Spektrum Hukum Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JURNAL ILMIAH ADVOKASI As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga RESLAJ: RELIGION EDUCATION SOCIAL LAA ROIBA JOURNAL
Zaid Alfauza Marpaung
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KEDUDUKAN HUKUM PUTUSAN BADAN ARBITRASE SYARI Zaid Alfauza Marpaung
Jurnal Ilmiah Advokasi Vol 5, No 2 (2017): Jurnal Ilmiah Advokasi
Publisher : Universitas Labuhanbatu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36987/jiad.v5i2.312

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kedudukan Hukum Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Dalam Sistem Peradilan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedudukan hukum Badan Arbitrase Syariah Nasional dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, ketentuan Pasal 58 dan 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penyelesaian sengketa perbankan melalui Badan Arbitrase Syariah merupakan proses penyelesaian sengketa jalur non litigation (penyelesaian diluar pengadilan), dimana para pihak telah menentukan penyelesaian sengketa secara tertulis di dalam perjanjian atau akad ke Badan Arbitrase Syariah Nasional. Mekanisme pelaksanaan Badan Arbitrase Syariah dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan sejak para pihak mengajukan permohonan, setelah persyaratan permohonan lengkap, ketua BASYARNAS menetapkan Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis dan salinan surat permohonan disampaikan kepada termohon, Selanjutnya Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai perintah menanggapi permohonan dengan dibuatnya jawaban secara tertulis. Pemeriksaan persidangan Arbitase memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Selanjutnya Putusan diambil dengan dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter kepada Panitera Pengadilan Negeri. Kedudukan hukum putusan badan arbitrase syariah nasional dalam sistem peradilan Indonesia bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (binding), artinya putusan tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum ke pengadilan kecuali hal-hal yang diperbolehkan oleh undang-undang.  Bilamana putusan tersebut tidak dilaksanakan para pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Kata Kunci : Badan Arbitrase Syariah, Sengketa Perbankan Syariah.
PENGOLAHAN UBI KAYU MENJADI DODOL GAPLEK SEBAGAI PENGEMBANGAN UMKM di DESA RAHUNING II KECAMATAN RAHUNING KABUPATEN ASAHAN Izra Aulia Almi Hrp; Lisa Oktapia; Nurul Aisyah Salsabila Panjaitan; Singgih Hidayat; Zaid Alfauza Marpaung
Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 8 (2022): Martabe : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jpm.v5i8.2975-2981

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan mengkaji cara pembuatan dodol gaplek yang merupakan salah satu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Desa Ranuhing II Kecamatan Rahuning Kabupaten Asahan. Agustus 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah teknik eksperimen yaitu dengan cara melakukan percobaan dan pengamatan kepada objek yang akan diteliti agar diperoleh data yang diperlukan. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis data pada penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu metode yang berdasarkan pengumpulan data atau informasi dari setiap perubahan yang terjadi saat melakukan eksperimen secara langsung. Hasil Penelitian mendeskripsikan cara dan waktu yang diperlukan dalam pengolahan dodol gaplek serta manajerial yang digunakan oleh produsen.
Analisis Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Gratifikasi Penyelesaian Perkara Di Pengadilan (Studi Putusan MA Nomor 1 Pk/Pid.Sus/2019) Syukri Hidayat Nasution; Zaid Alfauza Marpaung
Jurnal Spektrum Hukum PMIH UNTAG Semarang Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Spektrum
Publisher : PMIH Untag Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56444/sh.v20i1.3794

Abstract

The objective of this research is to methodically and systematically investigate the reality of legal phenomena. This research created normative law by employing legal research methodology. The goal of standard legal research is to find legal doctrines, regulations, or guiding principles that can be used to address legal issues. The objective is to come up with new arguments, hypotheses, or concepts that can be proposed as solutions to the problems that are currently being faced. Other misunderstandings of the word "gratification" call for legal action to be taken. Given that these two sentences are repeated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to the Corruption Eradication Law Number 31 of 1999 but do not have the same legal significance in the Bribery Law, an investigation must be conducted right away to create a new institution. Political strategies to apprehend criminals looking to gain future advantages.
Penyidikan terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak di POLRES Simalungun Nabila Siregar; Zaid Alfauza Marpaung
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 6 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.3738

Abstract

The development of the times has brought convenience to human life, but it has also brought bad effects, one of which is Narcotics. Narcotics are not only easily available to adults but have reached minors. Narcotics abuse is a crime and the perpetrators must be legally processed, for underage perpetrators the legal process is guided by Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The Juvenile Criminal Justice System regulates the entire process of resolving cases of children in conflict with the law starting from the investigation stage to the accompaniment stage after serving a sentence. So that with legal establishment, children who are in conflict with the law can be protected and guaranteed their rights, one of which is during the initial examination process at the police, namely investigation. Investigation provisions are regulated in the second part of Articles 26 to 29 of Juvenile Criminal Justice System . However, in its implementation, investigators encountered many obstacles in carrying out the SPPA Law. This research entitled Investigation of Drug Abusing Children According to the Criminal Justice System Law aims to find out how the Juvenile Criminal Justice System is implemented in the process of investigating children who abuse narcotics at the Simalungun Police Resort. Keywoords: children, investigation, drug abusing, SPPA Law
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Gatekepeer Cindy Amelia; Zaid Alfauza Marpaung
Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol 5 No 6 (2023): Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : LPPM Institut Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v5i6.3782

Abstract

Criminal law policy is a science as well as an art that ultimately has the practical purpose of enabling positive legal regulations to be better formulated and to provide guidance not only to law makers and also to organizers or implementers of court decisions. Perpetrators of money laundering usually use the services of professional professionals (gatekeepers), which include the profession of Advocates, notaries, PPAT, and others. The profession is also required to take responsibility in preventing and combating money laundering. The research method used in this study is a normative juridical approach, in order to eradicate money laundering, the Government of Indonesia and the House of Representatives have established a number of legal products, one of which is Law No. 15 of 2002 which has been amended by Law No. 25 of 2003 on money laundering and last amended by Law No. 8 of 2010 on the Prevention and Eradication of money laundering. Keywords: policy, anti Money Laundering, Gatekeeper [1] Korespondensi : cindyamelia9863@gmail.com [2] Dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Penerapan Hak Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Permasyarakatan: Studi Kasus di Lapas Wanita Kelas II A Tanjung Gusta Medan Lusi Rahmadhani Efendi; Zaid Alfauza Marpaung
As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Vol 6 No 1 (2024): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v6i1.5296

Abstract

as indonesia citizens, of course we have rights that have existed since birth. Likewise for convicts who are serving their sentence in prison, women convicts should pay more attention to their rights when they are in prison because as women they have the nature to conceive, give birth and breastfeed. pregnant women in correctional institutions and how to implement the rights of pregnant women inmates in prisons. The author uses the Juridical Empirical Method in this study using a purposive sampling approach. The results of the study are that pregnant female prisoners in the class IIA female correctional facility in tanjung gusta Medan have not all of their rights have been fulfilled where there is still a lack of facilities in correctional institutions and there are no doctors who are specifically in the correctional institution.
Politik Hukum Pidana dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba melalui Pendidikan di Perguruan Tinggi Zaid Alfauza Marpaung; Budi Sastra Panjaitan
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 6, No 4 (2024): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), May
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34007/jehss.v6i4.2193

Abstract

Konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui perguruan tinggi belum pernah dilakukan, hingga saat ini Perguruan Tinggi telah melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kampus, namun pencegahan tersebut baru bersifat aksedintil, belum menjadi program yang terstruktur. Masalah lainnya pimpinan perguruan tinggi masih banyak memandang seorang korban penyalahguna dan pecandu sebagai seorang penjahat. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasikan konsep pencegahan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi melalui mata kuliah. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah mengamanatkan pencegahan penyalahgunaan narkoba di perguruan tinggi. Politik hukum pidana dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dapat dilakukan melalui pendidikan di Perguruan Tinggi dengan menjadikan mata Kuliah Pendidikan Anti Narkoba menjadi Mata kuliah Umum (MKDU) dan mata kuliah khusus bagi prodi tertentu yang berkaitan langsung dengan masalah narkoba seperti mata Kuliah Konseling Adiksi dan mata Kuliah Tindak Pidana Narkotika. Pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui mata kuliah di Indonesia memilki prospek yang strategis. Dengan adanya mata kuliah pendidikan Anti narkoba, kampus terlibat langsung dalam pencegahan Penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya prospek dalam rangka pengembangan Mata kuliah kenarkobaan dapat dilakukan termasuk penyusunan bahan ajar atau Buku Pendidikan Anti Narkoba. Selanjutnya penelitian dimasa mendatang diharapkan mampu melahirkan kampus bersih narkoba dengan indikator yang jelas dan standar yang bisa diukur.
Co-Authors Budi Sastra Panjaitan Cindy Amelia Izra Aulia Almi Hrp Lisa Oktapia Lusi Rahmadhani Efendi Nabila Siregar Nurul Aisyah Salsabila Panjaitan Singgih Hidayat Syukri Hidayat Nasution