<![CDATA[Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk memetakan, menganalisis, dan mensintesis temuan penelitian terdahulu mengenai penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam perspektif good governance pada pemerintah daerah di Indonesia.Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) mengacu pada protokol PRISMA 2020 dengan sumber data Google Scholar. Proses seleksi melalui tahap identifikasi, screening, dan eligibility menghasilkan 26 artikel terindeks Sinta 1–4 periode 2015–2026 yang dianalisis menggunakan teknik narrative synthesis.Originalitas/Novelty: Penelitian ini berkontribusi dalam menutup kesenjangan literatur dengan menyajikan sintesis komprehensif yang mengaitkan KUA-PPAS dengan prinsip-prinsip good governance dalam satu kerangka analisis terpadu. Berbeda dari kajian sebelumnya, penelitian ini secara eksplisit mengungkap celah-celah besar dalam literatur serta tantangan struktural nyata yang dihadapi pemerintah daerah dalam praktiknya. Penelitian ini sekaligus membuka peluang penelitian lanjutan dengan pendekatan kualitatif maupun mixed method.Hasil Penelitian: Hasil menunjukkan dominasi pendekatan kuantitatif (20 dari 26 artikel) dengan fokus pada penyusunan APBD/KUA-PPAS. Implementasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masih mengalami kesenjangan akibat dominasi kepentingan politik, keterbatasan kapasitas birokrasi, serta partisipasi publik yang cenderung formalitas.Implikasi: Diperlukan reformasi struktural melalui penguatan partisipasi publik, peningkatan kapasitas birokrasi, serta pengembangan sistem informasi penganggaran terintegrasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Research Objectives: This study aims to map, analyze, and synthesize previous research findings on the preparation of the General Budget Policy (KUA) and Temporary Budget Priority Ceiling (PPAS) from a good governance perspective in local governments in Indonesia.Research Method: This study employs a Systematic Literature Review (SLR) method following the PRISMA 2020 protocol, with data sourced from Google Scholar. The selection process through identification, screening, and eligibility stages resulted in 26 articles indexed in Sinta 1–4 published between 2015 and 2026, which were analyzed using a narrative synthesis technique.Originality/Novelty: This study contributes to addressing the literature gap by providing a comprehensive synthesis that links KUA-PPAS with the principles of good governance within an integrated analytical framework. Unlike previous studies, it explicitly reveals major gaps in the literature and concrete structural challenges faced by local governments in practice. It also opens opportunities for further research using qualitative and mixed-method approaches.Research Results: The findings indicate a dominance of quantitative approaches (20 out of 26 articles), with a primary focus on APBD/KUA-PPAS preparation. The implementation of transparency, accountability, and participation still shows significant gaps due to political interests, limited bureaucratic capacity, and procedural public participation.Implications: Structural reforms are required, including strengthening substantive public participation, enhancing bureaucratic capacity, and developing an integrated national budgeting information system to achieve transparent and accountable regional financial management.]]>
