Rd. Dewi Asri Yustia
Fakultas Hukum, Universitas Pasundan

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Reconstruction of Legal Protection for Police Officers in Handling Anarchic Demonstrations in Indonesia: Rekonstruksi Perlindungan Hukum bagi Anggota Polri dalam Penanganan Demonstrasi Anarkis di Indonesia Asep Saepudin; Rd. Dewi Asri Yustia
LITIGASI Vol. 26 No. 1 (2025)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pasundan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23969/litigasi.v26i1.22646

Abstract

The Indonesian National Police (Polri) must strike a balance between upholding public order and citizens' constitutional right to free speech when dealing with anarchic protests. The potential of criminalizing discretion-based measures and the use of force is increased when there is no clear legal framework for police protection in emergency situations. This study looks at how police officers are protected legally in certain situations and suggests a more adaptable legal framework that is in line with the practical requirements of law enforcement. This study examines laws, judicial decisions, international norms, and empirical analyzes of pertinent situations using a normative juridical method. The results show that police officers' legal protection is still inadequate and disjointed, and that the existing legal system is unable to protect officers working in high-risk situations. Legal reconstruction is therefore required, with a focus on three main areas: (1) specific legal regulations addressing police protection, such as updates to Standard Operating Procedures (SOPs), discretionary protection clauses, and a clear implementation guide for the proportionality principle; (2) internal legal support mechanisms to guaranty equitable legal assistance for officers in critical incidents; and (3) improved accountability mechanisms that uphold police professionalism while guaranteeing legal protection. In order to promote better professionalism within Polri and increase public confidence in law enforcement organizations, this study emphasizes the necessity of adaptive policing legislation that strike a compromise between responsibility and legal protection.
Rekonstruksi Pemidanaan Penyerobotan Tanah demi Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pemilik Tanah Rudi Suherman; Anthon Freddy Susanto; Rd. Dewi Asri Yustia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 11 No. 1 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v11i1.605

Abstract

ABSTRAKKeadilaan atas adanya penyerobotan tanah semestinya dilekatkan pada pelaksanaan dan secara substansial pada aturannya. Keberadaan sanksi yang melekat pada aturan yang masih dipakai saat ini yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jelas tidak mencerminkan keadilan mengingat hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Hal inilah yang menjadi dasar rekonstruksi dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep pemidanaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah serta untuk membuat atau merancang kembali sanksi pidana penyerobotan tanah demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan metode analisis data adalah normatif kualitataif.    Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, harus ada tujuan pidana sebagai pengendali kontrol yang mencakup aspek fisik serta kultural yang diwujudkan melalui tiga pilar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Formulanya menuntut sinkronisasi regulasi antara KUHP dan PP 51 Tahun 1960, khususnya terkait pemberatan sanksi dalam PP tersebut. Kedua, rekonstruksi sanksi pidana dalam kasus penyerobotan tanah sangat krusial guna menjamin perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, meskipun Pasal 500 UU No. 1 Tahun 2023 telah memperluas cakupan maknanya namun masih merendahkan martabat manusia karena besaran denda tersebut berpotensi tidak sebanding dengan nilai kerugian nyata yang dialami korban atau tidak sesuai dengan pelaksanaan prinsip proporsionalitas. Oleh sebab itu, diperlukan langkah progresif untuk memperberat sanksi penjara dan denda, sekaligus menegaskan status penyerobotan tanah sebagai bentuk tindak pidana kejahatan, bukan sekadar pelanggaran ringan.Kata kunci: keadilan; kepastian; penyerobotan tanah; rekonstruksi pemidanaan. ABSTRACTThe obstacle to criminal resolution of land cases is the obligation to wait for civil verdicts to be finalised. Criminal policy is necessary given that many criminal elements are inherent in land cases. This background led to the objective of this study, which is to analyse the handling of criminal acts in the land sector from a law enforcement perspective, as well as to find the ideal concept for handling criminal acts in the land sector from a criminal policy perspective. The research method used is descriptive analytical research specification. The approach method uses normative jurisprudence. The data collection technique used in this study is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusions of this study are, firstly, that there must be a criminal objective serving as a regulatory mechanism that encompasses both physical and cultural aspects, realised through three pillars: justice, legal certainty and public interest. This approach requires the harmonisation of regulations between the Criminal Code and Government Regulation No. 51 of 1960, particularly regarding the imposition of harsher penalties under that Regulation. Secondly, the restructuring of criminal sanctions in cases of land encroachment is crucial to guarantee legal protection for land rights holders; although Article 500 of Law No. 1 of 2023 has broadened the scope of its meaning, it still undermines human dignity because the amount of the fine is potentially disproportionate to the actual losses suffered by the victims or inconsistent with the principle of proportionality. Therefore, progressive measures are required to increase the severity of prison sentences and fines, whilst reaffirming the status of land encroachment as a criminal offence, rather than merely a minor offence.Keywords: criminal policy; land crime; law enforcement.
Rekonstruksi Pemidanaan Penyerobotan Tanah demi Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Pemilik Tanah Rudi Suherman; Anthon Freddy Susanto; Rd. Dewi Asri Yustia
Bina Hukum Lingkungan Vol. 11 No. 1 (2026): Bina Hukum Lingkungan, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2026
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v11i1.605

Abstract

ABSTRAKKeadilaan atas adanya penyerobotan tanah semestinya dilekatkan pada pelaksanaan dan secara substansial pada aturannya. Keberadaan sanksi yang melekat pada aturan yang masih dipakai saat ini yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya jelas tidak mencerminkan keadilan mengingat hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). Hal inilah yang menjadi dasar rekonstruksi dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan konsep pemidanaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah serta untuk membuat atau merancang kembali sanksi pidana penyerobotan tanah demi mewujudkan perlindungan hukum bagi pemilik tanah. Metode penelitian yang dilakukan adalah spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis dengan metode analisis data adalah normatif kualitataif.    Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pertama, harus ada tujuan pidana sebagai pengendali kontrol yang mencakup aspek fisik serta kultural yang diwujudkan melalui tiga pilar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Formulanya menuntut sinkronisasi regulasi antara KUHP dan PP 51 Tahun 1960, khususnya terkait pemberatan sanksi dalam PP tersebut. Kedua, rekonstruksi sanksi pidana dalam kasus penyerobotan tanah sangat krusial guna menjamin perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah, meskipun Pasal 500 UU No. 1 Tahun 2023 telah memperluas cakupan maknanya namun masih merendahkan martabat manusia karena besaran denda tersebut berpotensi tidak sebanding dengan nilai kerugian nyata yang dialami korban atau tidak sesuai dengan pelaksanaan prinsip proporsionalitas. Oleh sebab itu, diperlukan langkah progresif untuk memperberat sanksi penjara dan denda, sekaligus menegaskan status penyerobotan tanah sebagai bentuk tindak pidana kejahatan, bukan sekadar pelanggaran ringan.Kata kunci: keadilan; kepastian; penyerobotan tanah; rekonstruksi pemidanaan. ABSTRACTThe obstacle to criminal resolution of land cases is the obligation to wait for civil verdicts to be finalised. Criminal policy is necessary given that many criminal elements are inherent in land cases. This background led to the objective of this study, which is to analyse the handling of criminal acts in the land sector from a law enforcement perspective, as well as to find the ideal concept for handling criminal acts in the land sector from a criminal policy perspective. The research method used is descriptive analytical research specification. The approach method uses normative jurisprudence. The data collection technique used in this study is document study. The data analysis method is normative qualitative. The conclusions of this study are, firstly, that there must be a criminal objective serving as a regulatory mechanism that encompasses both physical and cultural aspects, realised through three pillars: justice, legal certainty and public interest. This approach requires the harmonisation of regulations between the Criminal Code and Government Regulation No. 51 of 1960, particularly regarding the imposition of harsher penalties under that Regulation. Secondly, the restructuring of criminal sanctions in cases of land encroachment is crucial to guarantee legal protection for land rights holders; although Article 500 of Law No. 1 of 2023 has broadened the scope of its meaning, it still undermines human dignity because the amount of the fine is potentially disproportionate to the actual losses suffered by the victims or inconsistent with the principle of proportionality. Therefore, progressive measures are required to increase the severity of prison sentences and fines, whilst reaffirming the status of land encroachment as a criminal offence, rather than merely a minor offence.Keywords: criminal policy; land crime; law enforcement.