Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Pengawasan Kemitraan oleh KPPU Terhadap Pembangunan Ekonomi di Indonesia Ratmawan Ari Kusnandar
Jurnal Inovasi Global Vol. 3 No. 6 (2025): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v3i6.361

Abstract

Penelitian ini membahas peran pengawasan kemitraan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia, khususnya melalui penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional dengan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja, namun kerap menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, teknologi, dan pasar. Kemitraan antara UMKM dan pelaku usaha besar diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, namun implementasinya seringkali tidak berjalan adil sehingga menimbulkan kerentanan bagi UMKM. KPPU, yang awalnya berfokus pada pengawasan persaingan usaha, kini juga berwenang mengawasi pelaksanaan kemitraan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2008 dan peraturan turunannya. Melalui kewenangan investigasi, penindakan, dan penyelesaian sengketa, KPPU berperan memastikan kemitraan berjalan sehat, adil, serta mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Pengawasan yang efektif oleh KPPU diharapkan dapat meningkatkan daya saing UMKM, memperkuat rantai pasok, serta mendukung pemerataan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi di Indonesia.
Notary's Responsibility to Provide Legal Advision to Prevent Potential Delays in Notification of Merger, Acquisition, And Consolidation Carried Out by Business Actors Ratmawan Ari Kusnandar
TABELLIUS: Journal of Law Vol 4, No 3 (2026): September 2026
Publisher : Master of Notarial Law, Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyze the legal provisions regarding notification obligations for mergers, acquisitions, and consolidations in Indonesian competition law; the responsibility of notaries in providing legal counseling to business actors regarding such notification obligations; and the construction of company merger deeds made by notaries. This study uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. Secondary data were obtained through a literature study covering primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed prescriptively using the theoretical foundations of legal responsibility, legal certainty, and legal protection. The results of the study indicate that notification obligations are expressly regulated in Article 28 and Article 29 of Law Number 5 of 1999 in conjunction with Government Regulation Number 57 of 2010 and KPPU Regulation Number 3 of 2023, with a threshold of combined asset value exceeding IDR 2.5 trillion or sales value exceeding IDR 5 trillion, using a post-notification system with a deadline of 30 working days from the transaction's legal effectiveness. Notaries have a professional and legal responsibility of a preventive nature (preventive legal actor) to explain the notification obligation to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), and if negligent, can be held civilly liable under Article 1365 of the Civil Code. The construction of the deed of merger prepared by the notary serves as a volledig bewijs and determines the effective date, which serves as the absolute reference for calculating the notification deadline.