Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan Indonesia Jurnal Multidisiplin Indonesia
Ali Basyar
Universitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI UNIT USAHA PESANTREN SEBAGAI INSTRUMEN FUNDRAISING INTERNAL: PELUANG DAN TANTANGAN (Studi Kasus di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror Mayangkawis, Bojonegoro) deva yudahUniversitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia; Ali Basyar; Fahmi Idris; Khoirul Anam
Jurnal Pendidikan Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): September : Jurnal Pendidikan Indonesia
Publisher : PT. ALHAFI BERKAH INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62007/joupi.v4i3.806

Abstract

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam membutuhkan sumber pendanaan berkelanjutan guna mendukung operasional kelembagaan. Ketergantungan pada iuran santri (syahriyah) yang terbatas mendorong pesantren untuk mengoptimalkan unit usaha sebagai instrumen fundraising internal. Penelitian ini bertujuan menganalisis optimalisasi unit usaha koperasi pondok dan kantin sebagai instrumen fundraising internal di Pondok Pesantren Salaf Khozinatul Abror, Mayangkawis, Bojonegoro, dengan fokus pada 264 santri mukim (putra 196, putri 68), serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang dihadapi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi kepada empat narasumber utama: pengasuh, pengelola koperasi, pengelola kantin, dan bendahara pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua unit usaha yang berdiri sejak tahun 2023 telah memberikan kontribusi nyata sebesar ±30% dari total pendapatan pesantren per bulan (±Rp12 juta dari total pendapatan ±Rp40 juta per bulan), namun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan SDM, lemahnya sistem manajemen keuangan, dan penurunan omzet hingga 80% pada masa libur santri. Peluang optimalisasi mencakup digitalisasi transaksi, diversifikasi produk, serta profesionalisasi manajemen unit usaha. Temuan ini sejalan dengan indikator kemandirian ekonomi pesantren yang dikemukakan oleh (Basit and Widiastuti 2019), sekaligus mengkonfirmasi efektivitas model usaha berbasis nilai khidmah yang menjadi keunikan pesantren salaf.
STATUS BADAN HUKUM PESANTREN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2019 TENTANG PESANTREN: IMPLIKASI TERHADAP PENGELOLAAN WAKAF Hadiyanto Arief; Ali Basyar
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 4 No. 3 (2026): September: Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : PT. ALHAFI BERKAH INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62007/joumi.v4i3.836

Abstract

Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan momentum penting bagi pengakuan negara atas pesantren, tetapi undang-undang ini tidak pernah secara tegas menyebut satu bentuk badan hukum tertentu bagi penyelenggaranya. Akibatnya, di lapangan status kelembagaan pesantren tetap beragam: ada yang berbentuk yayasan, ada yang berbentuk perkumpulan, dan tidak sedikit yang sampai sekarang belum berbadan hukum sama sekali. Persoalan ini bukan sekadar isu administratif, sebab keragaman status tersebut berimbas langsung pada pengelolaan aset wakaf yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan banyak pesantren—mulai dari sah-tidaknya nazhir, proses sertifikasi tanah wakaf, hingga rentannya aset dari sengketa ahli waris. Artikel ini disusun untuk menelaah bagaimana status badan hukum pesantren diatur pasca terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 dan apa implikasinya terhadap tata kelola wakaf. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diperkuat dengan sintesis beberapa studi kasus pesantren yang sudah pernah diteliti secara empiris. Temuannya cukup konsisten: penguatan status badan hukum ternyata menjadi salah satu prasyarat utama bagi keamanan hukum aset wakaf, berkembangnya wakaf produktif, dan keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebagai penutup, artikel ini menawarkan rekomendasi berupa harmonisasi regulasi antara UU Pesantren, UU Wakaf, dan UU Yayasan/Ormas, serta pentingnya pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi pesantren dalam mengurus legalitas kelembagaan dan mengamankan aset wakafnya.
Co-Authors deva yudahUniversitas Darunnajah, Jakarta, Indonesia Fahmi Idris Hadiyanto Arief Khoirul Anam