<![CDATA[Kehadiran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren merupakan momentum penting bagi pengakuan negara atas pesantren, tetapi undang-undang ini tidak pernah secara tegas menyebut satu bentuk badan hukum tertentu bagi penyelenggaranya. Akibatnya, di lapangan status kelembagaan pesantren tetap beragam: ada yang berbentuk yayasan, ada yang berbentuk perkumpulan, dan tidak sedikit yang sampai sekarang belum berbadan hukum sama sekali. Persoalan ini bukan sekadar isu administratif, sebab keragaman status tersebut berimbas langsung pada pengelolaan aset wakaf yang selama ini menjadi tulang punggung pembiayaan banyak pesantren—mulai dari sah-tidaknya nazhir, proses sertifikasi tanah wakaf, hingga rentannya aset dari sengketa ahli waris. Artikel ini disusun untuk menelaah bagaimana status badan hukum pesantren diatur pasca terbitnya UU Nomor 18 Tahun 2019 dan apa implikasinya terhadap tata kelola wakaf. Kajian dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode kualitatif deskriptif melalui studi kepustakaan atas peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan hasil penelitian terdahulu, yang kemudian diperkuat dengan sintesis beberapa studi kasus pesantren yang sudah pernah diteliti secara empiris. Temuannya cukup konsisten: penguatan status badan hukum ternyata menjadi salah satu prasyarat utama bagi keamanan hukum aset wakaf, berkembangnya wakaf produktif, dan keberlangsungan pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam. Sebagai penutup, artikel ini menawarkan rekomendasi berupa harmonisasi regulasi antara UU Pesantren, UU Wakaf, dan UU Yayasan/Ormas, serta pentingnya pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi pesantren dalam mengurus legalitas kelembagaan dan mengamankan aset wakafnya.]]>
