<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum dan konsistensi normatif regulasi yang mendasari kebijakan Kurikulum Merdeka Belajar dalam sistem hukum pendidikan Indonesia, serta menelaah dinamika implementasinya di tingkat satuan pendidikan berdasarkan kajian literatur yang tersedia. Metode yang digunakan adalah library research dengan pendekatan kualitatif-interpretatif, di mana sumber data bersumber dari artikel jurnal ilmiah bereputasi yang terindeks di Google Scholar, SINTA, dan Scopus dengan rentang publikasi tahun 2021–2025, serta dokumen regulasi pendidikan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis yang didukung oleh mekanisme triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka Belajar memiliki landasan hukum yang tersusun secara hierarkis dan komprehensif, namun menghadapi paradoks regulatif berupa ketegangan antara semangat desentralisasi otonomi pendidikan dan praktik kontrol sentralistik yang masih dominan. Implementasi kebijakan ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor determinan, antara lain profesionalisme guru, kapasitas kepemimpinan kepala sekolah, ketersediaan infrastruktur pembelajaran, dan harmonisasi regulasi antarlembaga. Kebijakan ini terbukti membawa dampak positif dalam mendorong penguatan literasi, numerasi, dan pembangunan karakter peserta didik, meskipun kesenjangan implementasi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan struktural yang signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas guru, kebijakan afirmatif berbasis kesetaraan, dan mekanisme evaluasi yang berbasis bukti merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan implementasi Kurikulum Merdeka Belajar secara berkelanjutan dan berkeadilan.]]>
