<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis debt collector yang menagih utang tidak sesuai aturan, dengan fokus pada pengaturan hukum dan kendala yang dihadapi dalam praktiknya. Melalui pendekatan normatif-empiris dan analisis dilakukan secara kualitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 melarang debt collector melakukan eksekusi langsung terhadap objek fidusia secara sepihak, kecuali debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan secara sukarela, jika tidak, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen adalah melalui gugatan perdata perbuatan melawan hukum ke pengadilan untuk menuntut ganti rugi atas pengambilan paksa atau intimidasi oleh debt collector. This study aims to analyze debt collectors who collect debts in violation of regulations, with a focus on legal regulations and obstacles encountered in practice. Through a normative-empirical approach and qualitative analysis, the results of the study indicate that Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 prohibits debt collectors from carrying out direct execution of fiduciary objects unilaterally, unless the debtor acknowledges default and surrenders voluntarily, otherwise, the creditor is required to submit an execution application to the District Court. The form of legal protection for consumers is through a civil lawsuit for unlawful acts to the court to demand compensation for forced seizure or intimidation by debt collectors.]]>
