Wentri Merdiani
Universitas Pasundan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Protection of Customer Rights Regarding Erroneous Fund Transfers from a Legal Perspective Wentri Merdiani; N. Ike Kusmiati; Mohamad Donie Aulia
JUSTISI Vol. 12 No. 3 (2026): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v12i3.5496

Abstract

This study aims to analyze the legal position and protection of customers in cases of erroneous fund transfers, the responsibility of banks in safeguarding customer rights under statutory regulations, and the legal remedies available for resolving disputes through internal mechanisms, alternative dispute resolution, and court litigation. The method used in this study is a normative empirical juridical approach with a descriptive analytical specification, focusing on legal principles and statutory norms governing fund transfer practices. Secondary data from literature research serve as the primary source, complemented by field observations to enrich empirical insights. The novelty of this study lies in its comprehensive examination of the gap between normative legal protection and factual implementation, highlighting the inefficiency of current mechanisms that rely heavily on judicial orders for fund recovery. The results of this study show that although statutory regulations provide normative protection, their implementation remains largely repressive, as banks lack authority to withdraw funds from recipients without consent or court orders. Bank responsibility is limited to facilitative and procedural roles, leaving customers dependent on layered remedies: internal bank mechanisms, alternative dispute resolution through the Financial Services Alternative Dispute Resolution Body (LAPS), and ultimately court litigation. The conclusions of this study emphasize that customer protection in erroneous fund transfer cases still faces significant challenges, requiring regulatory strengthening and more efficient dispute resolution mechanisms that are faster, less costly, and more accessible to customers.
Peran Hukum Pembangunan Ekonomi dalam Penguatan UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif: Analisis Empiris di Kota Bandung Elli Ruslina; N. Ike Kusmiati; Wentri Merdiani
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.692

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis ekonomi kreatif mempunyai posisi strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena menggabungkan kewirausahaan dengan kreativitas, inovasi, pengetahuan, teknologi, dan kekayaan intelektual. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran hukum pembangunan ekonomi dalam penguatan UMKM berbasis ekonomi kreatif serta mengidentifikasi kesenjangan antara kerangka hukum dan kondisi empiris UMKM di Kota Bandung. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif dan memanfaatkan data empiris sekunder yang bersumber dari penelitian terdahulu, artikel jurnal, publikasi pemerintah, dokumen kebijakan, dan pemberitaan terverifikasi. Analisis dilakukan melalui reduksi, kategorisasi, triangulasi, dan perbandingan law in books dengan law in action. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum berfungsi sebagai instrumen regulasi, fasilitasi, pemberdayaan, perlindungan, dan koordinasi. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menghasilkan akses dan kapasitas yang merata dalam pembiayaan, literasi keuangan, pemasaran, digitalisasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan kolaborasi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan implementasi tidak semata-mata disebabkan ketiadaan norma, tetapi juga keterbatasan kapasitas, informasi, akses, dan koordinasi. Kebaruan penelitian terletak pada sintesis perspektif hukum pembangunan ekonomi dengan temuan empiris UMKM kreatif di Bandung melalui model Regulation–Capacity–Access–Protection–Collaboration (RCAPC). Model ini menempatkan regulasi sebagai fondasi, kapasitas sebagai penggerak, akses sebagai sarana, perlindungan sebagai pengaman, dan kolaborasi sebagai mekanisme keberlanjutan untuk membangun UMKM kreatif yang berdaya saing dan berkelanjutan.