<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam pengaturan persyaratan pendidikan bagi calon notaris serta menilai kesesuaian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini berfokus pada adanya perbedaan standar pendidikan antara notaris yang telah menjalankan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan calon notaris yang wajib memenuhi persyaratan pendidikan kenotariatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan historis (historical approach). Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih memberikan ruang perbedaan standar kompetensi antara notaris yang telah diangkat sebelum berlakunya undang-undang tersebut dengan calon notaris setelah adanya kewajiban pendidikan khusus kenotariatan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam profesi jabatan notaris serta berimplikasi terhadap kepastian hukum mengenai standar profesionalitas notaris. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan syarat pendidikan notaris dengan menetapkan standar pendidikan yang seragam dan mekanisme penyesuaian bagi notaris yang telah lebih dahulu menjalankan jabatan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penerapan asas persamaan di hadapan hukum, memperkuat profesionalitas jabatan notaris, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan profesi notaris di masa mendatang.]]>
