Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.835
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Pahlawan : Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial dan Budaya
Ahmad Badawi
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
Education

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Orang Berdasarkan Undang-Undang TPPO: (Studi Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw) Roudoh Rohmatilah; Wahyudi Ikhsan; Ahmad Badawi
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i2.140

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemenuhan unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang serta menganalisis penerapan unsur tersebut oleh Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 403/Pid.Sus/2023/PN.Byw yang dikaitkan dengan perkembangan hukum pidana nasional. Kajian penelitian mencakup analisis terhadap pertanggungjawaban pidana para terdakwa, pertimbangan hukum hakim, serta hubungan antara ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun fakta persidangan memperlihatkan adanya tindakan eksploitasi berupa kerja paksa berbasis cyber scamming terhadap korban di Myanmar yang memiliki karakteristik tindak pidana perdagangan orang, secara yuridis perkara tersebut lebih tepat dikaji melalui perspektif pelanggaran penempatan pekerja migran secara ilegal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pemenuhan unsur tersebut terlihat dari rangkaian tindakan para terdakwa sebagai orang perseorangan yang melakukan perekrutan, pengurusan dokumen keberangkatan, penyediaan fasilitas perjalanan, serta pengaturan keberangkatan korban ke luar negeri tanpa prosedur resmi. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa penerapan ketentuan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki tingkat efektivitas dan kepastian hukum yang lebih kuat dalam menanggulangi praktik penempatan pekerja migran ilegal, khususnya terhadap perkara yang melibatkan eksploitasi lintas batas negara dengan hambatan pembuktian akibat perbedaan yurisdiksi.
Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi: (Studi Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw) Eko Cuk Sudarsono; Wahyudi Ikhsan; Ahmad Badawi
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i2.141

Abstract

Peredaran minuman beralkohol tanpa memenuhi ketentuan perizinan merupakan bentuk pelanggaran hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2015 mengenai Pengawasan, Pengendalian, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan tersebut menjadi instrumen hukum pemerintah daerah dalam mengawasi distribusi minuman beralkohol, menjaga ketertiban masyarakat, serta mencegah dampak negatif yang ditimbulkan akibat peredaran yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 1 Tahun 2020 serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw di Pengadilan Negeri Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana Pasal 15 ayat (1) memiliki keterkaitan dengan pengaturan mengenai pengawasan, pembatasan, pengendalian peredaran, penjualan, serta kewajiban perizinan minuman beralkohol. Dalam Putusan Nomor 127/Pid.C/2025/PN.Byw, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana peredaran dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Meskipun penerapan sanksi telah sesuai dengan asas legalitas, pemidanaan tetap harus memperhatikan tujuan pemidanaan, prinsip proporsionalitas, dan asas ultimum remedium untuk mencapai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Analisis Yuridis Kelalaian Debitur sebagai Penyebab Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 266/Pdt.G/2025/PN Byw) Albertus Situmorang; Ahmad Badawi; Rudi Mulyanto
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i2.142

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis parameter serta unsur-unsur hukum yang menjadi dasar penentuan suatu tindakan debitur sebagai bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang berdasarkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sekaligus menelaah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menerapkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Sumber hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan nonhukum yang dianalisis secara kualitatif guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan ketentuan hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perbuatan debitur dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi apabila terdapat perjanjian yang memenuhi syarat sah, adanya kewajiban atau prestasi yang tidak dipenuhi sesuai kesepakatan para pihak, telah diberikan pernyataan lalai melalui somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata, serta tidak ditemukan alasan yang dapat menjadi dasar pembebasan tanggung jawab hukum debitur. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 266/Pdt.G/2025/PN Byw telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata karena didasarkan pada adanya hubungan kontraktual, tidak dilaksanakannya prestasi, dan telah dilakukan somasi oleh pihak yang dirugikan. Namun, pertimbangan tersebut masih lebih menekankan aspek formal pembuktian wanprestasi dan belum menguraikan secara menyeluruh mengenai unsur kesalahan debitur serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban. Oleh karena itu, penerapan hukum wanprestasi perlu diarahkan tidak hanya untuk menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan substantif bagi para pihak yang bersengketa.
Kajian Yuridis Penerapan Putusan Verstek pada Perkara Wanprestasi Ditinjau dari Prinsip Audi Et Alteram Partem: (Studi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw) Rif'an Fadli; Ahmad Badawi; Ayu Herlin Norma Yunita
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i2.143

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek terhadap perkara wanprestasi serta menilai kesesuaiannya dengan Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan asas audi et alteram partem dalam Putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 11/Pdt.G.S/2025/PN Byw. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum, asas, doktrin, serta pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan verstek didasarkan pada telah dilakukannya pemanggilan terhadap para tergugat secara sah dan patut serta ketidakhadiran mereka tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tetap mempertimbangkan bukti yang diajukan penggugat, khususnya dokumen yang membuktikan adanya hubungan utang-piutang, pemberian somasi, dan kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan. Ditinjau dari asas audi et alteram partem, putusan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip mendengar kedua belah pihak karena tergugat telah memperoleh kesempatan untuk hadir dan menggunakan hak pembelaannya. Meskipun demikian, hakim tetap harus memastikan bahwa unsur wanprestasi terbukti berdasarkan pemeriksaan bukti yang objektif dan menyeluruh. Dengan demikian, penerapan verstek harus tetap mengedepankan keseimbangan antara efektivitas proses peradilan, kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak para pihak.
Analisis Syarat Pendidikan Menjadi Notaris untuk Mewujudkan Asas Persamaan di Hadapan Hukum dalam Profesi Jabatan Notaris Benaya Christofer; Wisnu Ardytia; Ahmad Badawi
Pahlawan Jurnal Pendidikan-Sosial-Budaya Vol. 22 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Universitas Achmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57216/pah.v22i2.144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dalam pengaturan persyaratan pendidikan bagi calon notaris serta menilai kesesuaian ketentuan Pasal 3 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris terhadap prinsip kesetaraan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konstitusional. Penelitian ini berfokus pada adanya perbedaan standar pendidikan antara notaris yang telah menjalankan jabatan sebelum berlakunya Undang-Undang Jabatan Notaris dengan calon notaris yang wajib memenuhi persyaratan pendidikan kenotariatan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan historis (historical approach). Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum melalui metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan syarat pendidikan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris masih memberikan ruang perbedaan standar kompetensi antara notaris yang telah diangkat sebelum berlakunya undang-undang tersebut dengan calon notaris setelah adanya kewajiban pendidikan khusus kenotariatan. Perbedaan tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam profesi jabatan notaris serta berimplikasi terhadap kepastian hukum mengenai standar profesionalitas notaris. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi terhadap pengaturan syarat pendidikan notaris dengan menetapkan standar pendidikan yang seragam dan mekanisme penyesuaian bagi notaris yang telah lebih dahulu menjalankan jabatan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan penerapan asas persamaan di hadapan hukum, memperkuat profesionalitas jabatan notaris, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan profesi notaris di masa mendatang.
Co-Authors Albertus Situmorang Ayu Herlin Norma Yunita Benaya Christofer Eko Cuk Sudarsono Rif'an Fadli Roudoh Rohmatilah Rudi Mulyanto Wahyudi Ikhsan Wahyudi Ikhsan Wisnu Ardytia