ABSTRAK Kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam sistem hukum keluarga dan hukum perdata di Indonesia. Selama bertahun-tahun, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan ayah biologis. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting dalam perkembangan perlindungan hukum anak karena memperluas pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat kedudukan hukum anak melalui pengakuan hak identitas, hak nafkah, hak pemeliharaan, serta membuka ruang perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak keperdataan lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat saat ini tidak lagi terletak pada pengakuan status hukumnya, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi antara hukum perdata, hukum keluarga, administrasi kependudukan, dan mekanisme perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan implementasi hukum guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.