Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

INTEGRASI METODOLOGI STUDI ISLAM DALAM PEMBELAJARAN BERBASIS OUTCOME BASED EDUCATION (OBE) DI PERGURUAN TINGGI Sukhoiri; Eti Fatiroh; Sukhoiri Sukhoiri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract: Implementasi Outcome-Based Education (OBE) di perguruan tinggi menuntut pembelajaran yang berorientasi pada capaian kompetensi, namun integrasi Metodologi Studi Islam sebagai landasan epistemologis dalam pembelajaran Pendidikan Islam masih belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Metodologi Studi Islam dalam pengembangan pembelajaran Pendidikan Islam berbasis OBE serta menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan keduanya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis library research. Data diperoleh dari Al-Qur'an, Hadis, buku-buku Metodologi Studi Islam, literatur OBE, artikel ilmiah bereputasi, dan dokumen pendukung lainnya, kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Metodologi Studi Islam berperan sebagai landasan dalam membangun cara berpikir ilmiah, menentukan strategi pembelajaran, menyusun Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), serta mengembangkan asesmen autentik sesuai prinsip OBE. Penelitian ini menawarkan Islamic Outcome-Based Learning Framework (IOBLF) sebagai model konseptual yang mengintegrasikan landasan epistemologis Islam, pembelajaran aktif, asesmen autentik, refleksi nilai, dan continuous improvement untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik, berkarakter, dan berintegritas spiritual
REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HAK KEPERDATAAN ANAK HASIL PERKAWINAN TIDAK TERCATAT PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Devika Rosa Guspita; Enjum Jumhana Enjum; Sukhoiri Sukhoiri
Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 2 (2026): September, 2026
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70143/nd81e371

Abstract

ABSTRAK   Kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat merupakan salah satu isu yang terus berkembang dalam sistem hukum keluarga dan hukum perdata di Indonesia. Selama bertahun-tahun, anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pengakuan terhadap hak-hak keperdataannya, terutama yang berkaitan dengan hubungan hukum dengan ayah biologis. Kehadiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting dalam perkembangan perlindungan hukum anak karena memperluas pengakuan hubungan keperdataan berdasarkan hubungan biologis yang dapat dibuktikan secara sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak hasil perkawinan tidak tercatat dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap perlindungan hak-hak keperdataan anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari literatur hukum dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi telah memperkuat kedudukan hukum anak melalui pengakuan hak identitas, hak nafkah, hak pemeliharaan, serta membuka ruang perlindungan yang lebih luas terhadap hak-hak keperdataan lainnya. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama dalam perlindungan anak hasil perkawinan tidak tercatat saat ini tidak lagi terletak pada pengakuan status hukumnya, melainkan pada belum optimalnya harmonisasi antara hukum perdata, hukum keluarga, administrasi kependudukan, dan mekanisme perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi regulasi dan penguatan implementasi hukum guna menjamin perlindungan hak-hak anak secara lebih efektif, adil, dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.