Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Harsa Wahyu Ramadhan
Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Peran BPOM dalam Pengawasan Promosi Produk Kosmetik Ilegal sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Vina Destiana; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5707

Abstract

Maraknya promosi produk kosmetik ilegal, khususnya melalui media digital, menimbulkan risiko serius bagi kesehatan dan keselamatan konsumen serta melanggar hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran strategis dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran dan promosi produk kosmetik guna menjamin perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BPOM dalam pengawasan promosi produk kosmetik ilegal sebagai upaya perlindungan konsumen serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPOM telah menjalankan perannya melalui pengawasan pre-market dan post-market, penindakan administratif, edukasi publik, serta kerja sama lintas sektor. Namun demikian, pengawasan tersebut masih menghadapi kendala berupa pesatnya perkembangan media digital, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan berbasis teknologi, sinergi antarlembaga, serta peningkatan literasi konsumen guna mewujudkan perlindungan konsumen yang optimal.
Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Kredit Pemilikan Rumah Shintia Putri Maharani; Yennie Agustin; Moh. Wendy Trijaya; Sepriyadi Adhan S; Harsa Wahyu Ramadhan
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.4841

Abstract

Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku tetap harus memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Asas-asas yang menjadi pijakan dalam kredit tersebut ialah Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan, Asas Kehati-hatian, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt servanda), dan Asas Itikad Baik. Perlindungan hukum dalam setiap tahapan transaksi tersebut selanjutnya menjadi norma-norma perlindungan bagi konsumen. Karena juga pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir untuk memastikan hal itu. Debitur selaku konsumen mempunyai kedudukan yang seimbang dengan bank selaku pelaku usaha, sehingga bisa mengajukan gugatan manakala hak-haknya sebagai konsumen dirugikan, termasuk perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran atas klausula baku dimana perjanjian tersebut batal demi hukum. UUPK telah memuat standar yang jelas terkait informasi yang harus disampaikan kepada konsumen sebelum menandatangani perjanjian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak debitur untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya penerapan bunga floating dalam perjanjian baku KPR yaitu membuat pengaduan atau laporan ke OJK, enyelesaikan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) sesuai dengan pasal 42 POJK Nomor 6/POJK.07/2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, embuat surat somasi secara individu atau melalui kuasa hukum dan menggugat pihak Bank ke Pengadilan Negeri.
Co-Authors Moh. Wendy Trijaya Sepriyadi Adhan S Shintia Putri Maharani Vina Destiana Yennie Agustin