<![CDATA[Perjanjian kredit yang dibuat dalam bentuk perjanjian baku tetap harus memperhatikan serta menerapkan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian. Asas-asas yang menjadi pijakan dalam kredit tersebut ialah Asas Konsensualisme, Asas Kebebasan Berkontrak, Asas Keseimbangan, Asas Kehati-hatian, Asas Kepercayaan, Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian (pacta sunt servanda), dan Asas Itikad Baik. Perlindungan hukum dalam setiap tahapan transaksi tersebut selanjutnya menjadi norma-norma perlindungan bagi konsumen. Karena juga pada dasarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hadir untuk memastikan hal itu. Debitur selaku konsumen mempunyai kedudukan yang seimbang dengan bank selaku pelaku usaha, sehingga bisa mengajukan gugatan manakala hak-haknya sebagai konsumen dirugikan, termasuk perlindungan hukum dalam hal terjadinya pelanggaran atas klausula baku dimana perjanjian tersebut batal demi hukum. UUPK telah memuat standar yang jelas terkait informasi yang harus disampaikan kepada konsumen sebelum menandatangani perjanjian. Upaya-upaya yang dapat dilakukan pihak debitur untuk mendapatkan kepastian hukum akibat adanya penerapan bunga floating dalam perjanjian baku KPR yaitu membuat pengaduan atau laporan ke OJK, enyelesaikan di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS) sesuai dengan pasal 42 POJK Nomor 6/POJK.07/2022, tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, embuat surat somasi secara individu atau melalui kuasa hukum dan menggugat pihak Bank ke Pengadilan Negeri.]]>
