<![CDATA[Presidential Regulation No. 111 of 2025 on the General Policy on National Defense for 2025–2029 identifies the spread of Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) culture as a form of non-military threat in the social and cultural dimensions. This provision raises legal questions regarding the basis of government policy and its implications for the authority of the Indonesian National Police in carrying out public security and order functions. This study aims to analyze the legal basis for classifying the spread of LGBTQ culture as a non-military threat in Presidential Regulation No. 111 of 2025, as well as its legal implications for the authority of the Indonesian National Police. The study employs a normative legal method using both a statutory approach and a conceptual approach. Research findings indicate that the inclusion of the spread of LGBTQ culture as a form of non-military threat is part of the government’s policy to adapt the national defense system to the increasingly complex nature of threats, serving as an elaboration of the general national defense policy based on Law No. 23 of 2019 on the Management of National Resources for National Defense. Furthermore, Presidential Regulation No. 111 of 2025 does not grant new authority to the National Police, as the Police's authority continues to derive strictly from the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Police Law. ABSTRAK Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029 memasukkan penyebaran budaya Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer (LGBTQ) sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter pada dimensi sosial dan budaya. Pengaturan tersebut memunculkan persoalan hukum mengenai dasar kebijakan pemerintah serta implikasinya terhadap kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelenggaraan fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pengaturan penyebaran budaya LGBTQ sebagai ancaman nonmiliter dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 serta implikasi yuridisnya terhadap kewenangan Polri. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan sistem pertahanan negara terhadap perkembangan karakter ancaman yang semakin kompleks serta merupakan penjabaran kebijakan umum pertahanan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Di samping itu, Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tidak memberikan kewenangan baru kepada Kepolisian karena kewenangan penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban umum Polri tetap bersumber secara limitatif pada UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Kepolisian. ]]>
