<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketegangan norma dan ruang negosiasi hukum yang dinamis terkait eksklusi perempuan dalam sistem kewarisan mayorat laki-laki pada masyarakat adat Lampung Pepadun yang patrilineal. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-empiris, di mana data primer dihimpun langsung melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi bersama tokoh adat serta ahli waris di Tiyuh Panaragan, Kabupaten Tulang Bawang Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh otoritas penguasaan harta pusaka tinggi dialihkan secara mutlak kepada anak laki-laki tertua (Anak Tuha/Penyimbang) sebagai pemegang amanah yuridis-adat yang bertindak selaku jaring pengaman sosial keluarga, sehingga menyebabkan anak perempuan kehilangan otoritas yuridis dan hanya mendapatkan hak santunan yang bersifat diskresioner. Dalam perspektif Fiqh Mawaris, sistem ini tidak selaras dengan asas Ijbari dan kepemilikan individual (milk tam). Sementara dalam perspektif 'Urf, tradisi ini dapat berkategori 'Urf Shahih jika fungsi perlindungan berjalan konsisten, namun berisiko menjadi 'Urf Fasid jika memicu kemiskinan atau penindasan hak perempuan. Sebagai solusi, dilakukan sinkronisasi hukum kontemporer melalui kanalisasi instrumen Hibah atau Wasiat pra-wafat serta skema Syarikat/Musyarakah pasca-waris atas hasil perkebunan agar pelestarian adat berjalan beriringan dengan kepastian hak ekonomi perempuan yang berkeadilan.]]>
