<![CDATA[This study addresses a critical issue exacerbated by the pandemic: the increasing number of street children in Lampung Province. This demographic represents a vulnerable group necessitating focused attention from both governmental and societal entities to prevent exploitation and enhance access to education and social services for women with disabilities. Despite the implementation of various social policies, challenges persist, particularly in developing regions such as Lampung, Indonesia. This study aims to delineate a policy model for managing street children during the pandemic by identifying existing implementation obstacles. The theoretical framework is grounded in the concepts of social empowerment and social welfare policies, as outlined in Law No. 11 of 2009. Employing a qualitative descriptive methodology, data were gathered through interviews, observations, and documentation from 14 relevant informants and analyzed using the Miles and Huberman model alongside triangulation techniques for validation. The findings reveal that Lampung Province’s policy model encompasses orphanages, families, communities, and semi-social homes. However, significant challenges, such as limited budgetary and human resources, impede their effectiveness. This study provides a comprehensive overview of social welfare policy implementation during the pandemic and underscores the necessity of enhancing intersectoral collaboration to improve the welfare of street children in Lampung Province. Studi ini membahas masalah kritis yang diperburuk oleh pandemi: meningkatnya jumlah anak jalanan di Provinsi Lampung. Kelompok demografi ini merupakan kelompok rentan yang memerlukan perhatian khusus dari entitas pemerintah dan masyarakat untuk mencegah eksploitasi dan meningkatkan akses pendidikan dan layanan sosial bagi perempuan penyandang disabilitas. Meskipun berbagai kebijakan sosial telah diterapkan, tantangan tetap ada, terutama di daerah berkembang seperti Lampung, Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menggambarkan model kebijakan untuk mengelola anak jalanan selama pandemi dengan mengidentifikasi hambatan implementasi yang ada. Kerangka teoritis didasarkan pada konsep pemberdayaan sosial dan kebijakan kesejahteraan sosial, sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009. Dengan menggunakan metodologi deskriptif kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dari 14 informan terkait dan dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman beserta teknik triangulasi untuk validasi. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa model kebijakan Provinsi Lampung mencakup panti asuhan, keluarga, masyarakat, dan rumah semi-sosial. Namun, tantangan signifikan, seperti keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, menghambat efektivitasnya. Studi ini memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi kebijakan kesejahteraan sosial selama pandemi dan menggarisbawahi perlunya peningkatan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan kesejahteraan anak jalanan di Provinsi Lampung. ]]>
